MEDIAJATIM.COM | PAMEKASAN – Kapolsek Larangan IPTU Nanang tampak bersikukuh kegiatan Himpaudi Kabupaten Pamekasan adalah ilegal. Padahal, tindakan pembubaran terhadap pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka itu justru yang ilegal.
Demikian penegasan Reviwer Litapdimas Dikti Kemenag RI Dr. Moh Wardi, Selasa (6/9/2022). Menurut Kaprodi Magister PAI Pascasarjana IDIA Prenduan Sumenep itu, kegiatan Himpaudi Kabupaten Pamekasan sejatinya sudah mendapatkan izin dari dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan Polsek Larangan. Kalau Kapolsek Larangan menganggap itu kegiatan ilegal, jelas tidak bisa dibenarkan. Ini amanah Undang-Undang, kok,” tegas Dr. Wardi.
Dirinya menjelaskan, kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan amanah Undang-Undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Yang ilegal ini justru tindakan Kapolsek Larangan kepada teman-teman yang memiliki profesi sebagai pendidik. Apa yang dilakukan IPTU Nanang sangat tidak mendidik,” tegasnya.
Atas nama pribadi dan institusi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini (PAUD), Dr. Wardi meminta Kapolsek Larangan untuk belajar lagi tentang etika dan estetika.
“Kami mengecam tindakan Kapolsek Larangan yang tidak bermoral itu,” tegas Dr. Wardi sembari menantang Kapolsek Larangan untuk diskusi terkait tindakannya yang telah menyakitkan perasaan para guru PAUD se-Kabupaten Pamekasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat pembubaran, Kapolsek Larangan IPTU Nanang menyatakan kegiatan Himpaudi terbilang ilegal dan harus bubar. Pihaknya mengurai bahwa pelatihan yang digelar Himpaudi Kabupaten Pamekasan tidak ada pemberitahuan ke desa dan Forkompimka Larangan, serta dari Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan. Sebab, saat ini masih dalam wabah Covid-19, sehingga Polsek Larangan mengambil langkah pembubaran.
“Apabila akan dilaksanakan kegiatan di desa, saya berharap untuk selanjutnya kegiatan apapun wajib memberikan tembusan atau pemberitahuan kepada pemerintah desa dan polsek guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kapolsek Larangan dalam rilisnya.
IPTU Nanang beralasan, pihaknya hanya ingin menjaga harkamtibmas karena lokasi yang ditempati rawan laka lantas. Apabila Polsek Larangan diberi tembusan, maka selaku Kapolsek Larangan akan menempatkan anggota guna pam tur lalin, agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan pada saat datang dan pulangnya peserta.
Redaktur: Hairul Anam
