Pamekasan — Isu pupuk langka dan mahal di Bumi Gerbang Salam menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin.
Dia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk segera turun dan menggali data ke tengah masyarakat, dan melakukan langkah taktis penyelesaian.
“Untuk memperoleh pupuk subsidi, masyarakat harus ikut kelompok tani. OPD terkait harus meyakinkan petani untuk masuk kelompok,” ungkapnya, Kamis (3/11/2022).
Untuk meyakinkan petani, kata Fattah, DKPP harus memaksimalkan peran penyuluh pertanian. Mereka harus berperan sebagai pendamping yang mampu meyakinkan petani.
“Pemda tidak mungkin lepas tangan, meskipun secara teknis penyalurannya dilakukan oleh distributor yang ditunjuk oleh produsen,” imbuhnya.
Keberadaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang bertugas untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, kata Fattah, adalah bukti bahwa pemerintah terlibat.
Sebab, pengurus KP3 ini, selain terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan, juga ada unsur pemerintah daerah (Pemda).
Sekretaris Kabupaten (Setkab) Pamekasan sebagai penasihat, dan Asisten Ekonomi Pembangunan sebagai ketua.
“Berdasarkan keluhan masyarakat ini, saya berharap KP3 juga turun ke bawah, agar persoalan pupuk bisa diselesaikan dengan cepat, dan tidak terulang kembali,” pungkasnya.(rif/ky)
