Pamekasan — Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan menilai Aparat Penegak Hukum (APH) perlu meningkatkan kembali komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Pamekasan.
Ketua PN Pamekasan Mohammad Amrullah menjelaskan, keseriusan memberantas narkoba harus berbentuk langkah kongkret jangka panjang seperti membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
“Saya selalu menyuarakan di beberapa pertemuan APH agar membentuk BNNK, sebab di Pamekasan peredaran narkoba sudah lumayan parah,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (5/1/2023).
Dalam penelusuran mediajatim.com, kasus narkoba di Pamekasan memang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022.
Pada tahun 2021, kasus narkoba di Pamekasan hanya 98 kasus, dengan tersangka sebanyak 175 orang.
Sedangkan pada tahun 2022 kemarin, perkara tersebut meningkat menjadi 130 kasus dengan tersangka 212 orang.
Maka tidak heran, jika Amrullah meminta kepada semua APH agar tidak main-main dengan kasus narkoba.
Sebab, jika peredaran narkoba semakin tak terkendali, maka akan menodai kewibawaan hukum di mata masyarakat.
“Jangan pernah memberikan ruang kepada pelaku pengedar, penjual, terutama bandar (narkoba, Red.) untuk merusak masa depan anak bangsa,” ucapnya.
Menanggapi usulan PN Pamekasan, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Pamekasan AKP Junairi Tirto Admojo, menyambut baik, bahkan mendukung atas usulan untuk segera membentuk BNNK di Pamekasan.
“Kalau kami mau Tim Assesment Terpadu maka harus ke BNNK Sumenep, itu memakan waktu yang tidak sebentar,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Senin (9/1/2023).
Dari itulah, jika di Pamekasan nanti ada BNNK, kata AKP Junairi, itu akan sangat membantu dalam memberantas kasus narkobanya di Kota Gerbang Salam ini.
“Ini hal positif, kami sangat mendukung,” pungkasnya.(rif/faj)
