Sumenep — Kinerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Kholifah mendapat apresiasi positif dari masyarakat Sumenep.
Hal ini dibuktikan oleh hasil survei Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Sumenep yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang.
Survei yang dilakukan dengan metode multi stage random ini, berhasil menjaring para responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep pada Nopember 2022 kemarin.
Peneliti asal Universitas Brawijaya Tri Hendra Wahyudi mengatakan, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep mencapai 76 persen.
“Hasil survei atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati kemarin, 60 persen responden menyatakan puas, 16 persen responden menyatakan sangat puas, 18,8 persen responden menyatakan kurang puas, dan 5,2 persen responden menyatakan tidak puas.,” katanya kepada mediajatim.com, Senin (06/01/2023).
Menurut Hendra, hasil survei tersebut dapat menjadi bukti bahwa kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu dua tahun ini mendapatkan nilai positif, apalagi tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka berbanding lurus dengan capaian kinerja Pemkab Sumenep selama ini.
“Tiga program yang dianggap berhasil yakni, biaya berobat/pelayanan kesehatan yang mencapai 47 persen, biaya pendidikan dasar (SD, SMP) sebesar 25,8 persen dan pasokan listrik sebesar 9,3 persen,” tuturnya.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Yayak Nurwahyudi menyatakan, tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep itu karena juga didukung oleh kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terus melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang.
“Misalnya di bidang kesehatan, sangat ditopang oleh komitmen luar biasa Bupati untuk menerapkan program UHC di Kabupaten Sumenep, sehingga masyarakat merasa terbantu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah,” tukasnya.
Yayak mengingatkan, meski Pemkab sudah berhasil dalam menjalankan berbagai program dan kebijakannya, ke depan, upaya-upaya perbaikan harus tetap dilakukan. Karena berdasarkan penilaian masyarakat, masih ada beberapa sektor yang perlu diselesaikan oleh Pemkab.
“Misalkan peningkatan akses pekerjaan masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, pengadaan pupuk atau alat pertanian, dan perbaikan infrastruktur yang rusak,” pungkasnya.(*/faj)
