Sumenep, mediajatim.com — Ketua STKIP PGRI Sumenep Asmoni meminta maaf atas praktik pungutan Rp450 ribu kepada mahasiswa bidikmisi yang hendak mengikuti seminar proposal (Sempro) skripsi Tahun Akademik 2022/2023.
Asmoni mengatakan, mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi seharusnya tidak dipungut biaya untuk Sempro.
“Setelah saya konfirmasi ke bagian yang membidangi, setelah kita pelajari, akhirnya, kita mohon maaf, mahasiswa bidikmisi tidak boleh dipungut biaya,” ungkap Asmoni kepada mediajatim.com, Kamis (15/6/2023).
Asmoni berjanji akan merekap siapa saja penerima beasiswa bidikmisi yang telah terlanjur membayar biaya Sempro Rp450 ribu tersebut.
“Mereka yang sudah kadung bayar biar direkap kembali untuk dikembalikan, yang penting uang mereka gak hilang,” jelasnya.
Ditanya mengapa mahasiswa bidikmisi itu masih ditarik biaya Sempro? Apakah kesalahan teknis atau memang sengaja ditarik?
Asmoni menjawab, mahasiswa bidikmisi biasanya bertanya apakah mereka harus membayar atau tidak kepada pihak kampus sehingga mereka bisa tahu dengan jelas harus membayar atau tidak.
“‘Saya bayar apa gak, Pak?’ biasanya mahasiswa bertanya seperti itu ke yang membidangi,” kata Asmoni.
Dia menambahkan, yang membidangi akademik adalah Wakil Ketua (Waka) I dan kemahasiswaan dibidangi Wakil Ketua III.
“Beasiswa ini bidangnya kemahasiswaan, untuk seminar dan skripsi, bidang akademik, jadi tak nyambung akademik dan kemahasiswaan, baru nyambung setelah ada konfirmasi ini,” imbuhnya.
Pernyataan Asmoni Dinilai Tidak Benar dan Tidak Logis
Salah seorang mahasiswa penerima bidikmisi STKIP PGRI Sumenep berinisial U mengatakan apa yang disampaikan Asmoni kurang masuk akal dan kurang benar.
Dia memaparkan, beberapa orang rekannya sebagai penerima bidikmisi sudah mendatangi Waka I dan Waka II untuk mempertanyakan hal itu dan menanyakan pula apa landasan penarikan Rp450 ribu untuk Sempro.
“Teman kami sampai menjelaskan ke Waka I dan II, bahwa di beberapa kampus itu tidak dipungut biaya bagi penerima bidikmisi, dan saat ditanya apa aturannya, mereka para Waka ini belepotan,” jelasnya kepada mediajatim.com, Kamis (15/6/2023).
U juga menjelaskan, bahwa kampus mengeluarkan pengumuman biaya Sempro Rp450 ribu, ujian skripsi Rp600 ribu, dan biaya cek plagiasi Rp50 ribu.
Pengumuman tersebut bernomor 203/SE/A.4/Pan-Sem/STKIP PGRI/VI/2023 tentang Pelaksanaan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi Periode 3 Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
Surat ini ditandatangani pada 5 Juni 2023 oleh Waka Bidang Akademik M. Ridwan atas nama Ketua STKIP Sumenep Asmoni.
Di pengumuman ini tidak diterakan berlaku untuk mahasiswa reguler atau penerima bidikmisi.
“Pengumuman ini bersifat umum, tidak jelas, tapi kita ditarik juga sebagai penerima bidikmisi, dan kampus merasa benar menarik uang Sempro ke kami saat teman kami ke Waka I dan Waka II mempertanyakan landasannya,” jelasnya.
U sudah terlanjur membayar biaya Sempro Rp450 ribu, bahkan bersama sejumlah mahasiswa penerima bidikmisi lainnya yang juga akan mengikuti Sempro.
“Pihak kampus, Waka I dan II, bahkan Kaprodi kami juga mengatakan bahwa penerima bidikmisi juga harus bayar, tidak boleh tidak, walau kami belum diberikan kejelasan apa landasan regulasinya,” tambahnya.
Dia meminta Asmoni tidak perlu berdalih bahwa mahasiswa biasanya bertanya apakah perlu membayar atau tidak saat hendak mengikuti kegiatan-kegiatan kampus.
“Ini kampus, kampus bergerak dengan sistem, jadi tidak logis jika semua hal harus dipertanyakan dulu ketika sudah diumumkan, ini lucu, kampus punya sistem, ada regulasi, apalagi jawaban kampus jelas bahwa kami harus dan wajib bayar saat teman kami tanya ke Waka I, II dan Kaprodi apakah harus bayar atau tidak,” tegasnya.
Dia berharap janji Asmoni ditepati untuk mengembalikan uang Sempro mahasiswa bidikmisi.
“Besok terakhir pembayaran, ada yang sudah bayar hari ini dan kemarin, dan ada juga mungkin yang masih akan bayar besok (16 Juni 2023, red),” pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran mediajatim.com, mahasiswa bidikmisi yang akan mengikuti Sempro kurang lebih 150 orang.(mj12/ky)
