web media jatim
Brosur UIJ Sosial Media-01

Gelar Pisah Kenang, Plt Bupati Bangkalan Malah Didemo Warganya

Media Jatim
Bupati
(Helmi Yahya/Media Jatim) Masyarakat Bangkalan saat menyampaikan aspirasi di depan Pendopo Bangkalan, Senin (18/9/2023).

Bangkalan, mediajatim.com — Warga Bangkalan demo Plt Bupati Mohni tepat saat dia menggelar pisah kenang di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, Senin (18/9/2023).

Puluhan massa aksi tersebut menyoroti soal praktik korupsi dan kolusi di Bangkalan yang saat ini kian menjamur. Bahkan massa aksi juga menuding Plt Bupati Mohni terlibat dalam kasus korupsi jual beli jabatan.

Korlap Aksi Ali Ridhoi mengatakan, praktik korupsi di Bangkalan sudah menjamur, banyak pihak dan oknum yang terlibat tetapi tidak mendapat sanksi hukum.

“Beberapa dinas menyebutkan ikut menyerahkan uang untuk porsi jabatan yang mereka terima, bahkan Plt Bupati Mohni juga menerima uang itu,” ujarnya, Senin (18/9/2023).

Baca Juga:  DPRD Sumenep Bentuk 7 Fraksi, Berikut Susunannya!

Selain itu, kata Ridhoi, masalah di balik fee proyek di Bangkalan hingga kini juga masih belum terungkap sepenuhnya. Karena fee proyek tidak mungkin hanya dilakukan oleh mantan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

IMG-20250502-WA0029
IMG-20250502-WA0027
IMG-20250502-WA0028
IMG-20250502-WA0031
IMG-20250502-WA0030

“Kami minta Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan dan kepolisian menelusuri dan bertindak tegas,” tuturnya.

Plt Bupati Bangkalan Mohni minta maaf kepada massa aksi atas semua kesalahan dan kekurangan selama menjabat.

Baca Juga:  48 Desa di Pamekasan Belum Punya BUMDes, DPMD: Banyak Pemdes Tak Tahu Potensi Daerah!

Namun terkait free proyek dan jual beli jabatan, kata Mohni, pihaknya memang tidak pernah terlibat.

“Saya sudah tegas nyatakan di depan majelis hakim, saya tidak terlibat,” ulasnya, Senin (18/9/2023).

Lebih jauh Mohni menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang belum sempat ia atasi selama menjabat jadi Plt Bupati Bangkalan, seperti sumber air untuk kekeringan, masalah sampah, masalah kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kekurangan ini masih terus kami perbaiki, nanti juga akan kami sampaikan pada penanggung jawab atau Bupati dan Wabup Bangkalan selanjutnya,” pungkasnya.(hel/faj)