Bangkalan, mediajatim.com — Kasus kematian ibu dan bayi setelah melahirkan di Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan anggota DPRD setempat.
DPRD menilai, kematian ibu dan bayi pascamelahirkan dipicu oleh kurangnya edukasi dan koordinasi antara bidan, Puskesmas dan RSUD Syamrabu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Ahmad Hariyanto membeberkan bahwa beberapa waktu lalu dia mendapat laporan tentang ibu yang meninggal pascamelahirkan di Puskesmas.
Penanganan terhadap ibu yang melahirkan dan pascamelahirkan, kata Anto, seharusnya ditangani tenaga medis yang berbeda.
Ironisnya, calon ibu, kata Anto, justru tidak mengetahui bahwa di RSUD ada yang bisa menangani secara khusus ibu nifas atau pascamelahirkan.
“Ketika saya cek ternyata mereka tidak tahu, ini kan ada yang tidak nyambung antara RSUD, Puskesmas, dan Bidan,” ungkapnya, Jumat (13/10/2023).
Seharusnya, kata Anto, RSUD Syamrabu memberikan edukasi dan melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan bidan sehingga jika ada masalah pada ibu atau bayi pascamelahirkan bisa segera mendapat rujukan dan penanganan.
“Saya minta ini diperhatikan dan benar-benar dievaluasi, sebab tidak menutup kemungkinan di desa atau kecamatan lain ada kasus yang sama,” tuturnya.
Menanggapi itu, Kepala Ruangan Camelia atau Ibu Nifas RSUD Syamrabu Bangkalan Emi Nuryawati mengaku tidak mengetahui terkait adanya ibu atau bayi meninggal pascamelahirkan sebab penanganan banyak dilakukan oleh Puskesmas atau bidan.
“Kami tidak tahu yang di wilayah, tetapi setahu kami itu tanggung jawab yang menangani persalinan,” jelasnya, Jumat (13/10/2023).
Namun Emi meminta para bidan dan Puskesmas untuk segera merujuk pasien ke RSUD Syamrabu jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut terhadap ibu atau bayi pascamelahirkan.
“Selama kami bisa terhubung maka kami akan tangani sesegera mungkin,” pungkasnya.(hel/ky)
