Pamekasan, mediajatim.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Pamekasan mencatat, jumlah pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tembus 2.000 lebih.
Ribuan pengajuan tersebut terancam tidak terkaver semua, karena jatah penerima bantuan RTLH di Pamekasan 2024 hanya 228 dengan total anggaran Rp3,9 miliar.
Fungsional Penata Kelola Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan Dwi Budayana Eka menjelaskan, jatah bantuan RTLH tahun ini menyusut tajam dibanding 2023 lalu.
“Tahun lalu, jatah penerima RTLH itu 349, sedangkan tahun ini hanya 228 penerima,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Senin (22/1/2023).
Jatah tahun ini, kata Dwi, tidak sebanding dengan jumlah pengajuan yang sudah mencapai 900, ditambah 1.150 pengajuan tahu lalu yang masih belum terkaver.
“Banyak warga yang komplain, sebab menunggu lama, namun tidak kunjung mendapat bantuan. Ya mau bagaimana lagi, kalau jatahnya memang seperti itu,“ ucapnya.
Pihaknya menambahkan, jatah yang semakin menyusut dari tahun ke tahun itu, salah satunya, disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Makanya, tahun ini, kami lebih memperketat seleksi penerima bantuan, caranya dengan melakukan survei 228 rumah calon penerima. Jadi, jika memang ada yang tidak layak menerima, akan kami ganti ke yang layak,” terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2024 bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya. “BSPS pusat punya jatah 100 penerima, semoga tahun ini lebih,” pungkasnya.(rif/faj)
