Pamekasan, mediajatim.com — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan mencatat hampir enam ribu warga yang mengajukan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Namun, dari sekian ribu pengajuan tersebut, hanya 244 warga yang bakal menerima bantuan RTLH.
Fungsional Penata Kelola Perumahan DPRKP Pamekasan Dwi Budayana menjelaskan, tidak semua pengajuan RTLH diterima.
“Kami memprioritaskan rumah yang memang layak dibantu dan kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkapnya, Selasa (14/5/2024).
Karena itulah, pihaknya berjanji akan memperketat proses survei ke lokasi calon penerima bantuan supaya benar-benar sesuai dengan sasaran.
“Secara administrasi, kami berkoordinasi dengan Pemdes agar mengajukan rumah warga yang memprihatinkan, termasuk yang rusak akibat tertimpa bencana,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Dwi, tidak sedikit Pemdes yang hanya memprioritaskan pendukungnya atau orang dekatnya dalam pengajuan bantuan RTLH.
“Kami tidak mempunyai kepanjangan tangan di desa, makanya koordinasinya ke Pemdes. Dan saya minta tolong kepada penanggung jawab agar adil dalam mengajukan bantuan,” ucapnya.
Jika memang layak menerima, lanjut Dwi, maka wajib diajukan sehingga menjadi atensi ke depan dan secepatnya mendapatkan bantuan.
“Jangan campur adukkan bantuan dengan politik, agar yang layak menerima segera menerima. Dan untuk saat ini sudah tahap survei lokasi,” ujarnya.
Dwi berharap, bantuan RTLH ini tepat sasaran dan membantu kehidupan masyarakat. “Penerimanya memang lebih sedikit, sebab terkendala anggaran,” pungkasnya.(rif/faj)
