Pamekasan, mediajatim.com — Warga Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Mohammad Sanirah (51), dilarikan ke RSUD Smart Pamekasan sejak Sabtu (6/7/2024) lalu.
Pendamping keluarga Sanirah, Moh. Jatim, menuturkan bahwa Sanirah hanya seorang petani, dan, kurang lebih dua tahun Sanirah menderita struk.
Sanirah tergolong warga kurang mampu. Dia dibawa ke RSUD Smart karena tiba-tiba tidak sadarkan diri pada hari itu.
Nahasnya, setelah dicek oleh petugas di RSUD Smart, Sanirah tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Pamekasan dan juga bukan peserta BPJS.
“Pihak keluarga terpaksa harus mencari biaya untuk membayar mandiri sebab untuk mengaktifkan BPJS harus menunggu 14 hari, sedangkan pasien sedang dirawat sejak Sabtu itu sampai hari ini,” ungkap Moh. Jatim, Jumat (12/7/2024).
Jatim mengaku sudah mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) namun tidak membuahkan hasil.
“Pihak Dinkes hanya berkata bahwa ini aturan baru, jadi Dinkes tidak punya jawaban akurat dan solusi tentang SKTM yang kami bawa,” jelasnya.
Sementara saat mendatangi Dinsos, Jatim hanya diberitahu bahwa pengusulan nama ke dalam DTKS tidak bisa serta-merta.
Pengusulan nama Sanirah masuk ke DTKS harus menunggu proses yang tidak sebentar, termasuk, harus menyerahkan syarat-syaratnya dan ditambah masih harus dibawa ke Musyarawah Desa (Musdes).
“Seharusnya perubahan aturan UHC harus disosialisasikan dulu baru kemudian diterapkan sehingga masyarakat siap dan tidak kaget, saya hanya sedih, orang tidak mampu tidak dijamin negara padahal katanya sudah UHC,” keluhnya.
Informasi yang diterima mediajatim.com, Sanirah keluar dari RSUD Smart sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (13/7/2024). Keluarga sudah membayar secara mandiri Rp4,3 juta.
Kadinkes Pamekasan Saifudin tidak menanggapi upaya konfirmasi mediajatim.com. Pesan WhatsApp yang dikirim kepadanya hanya dibaca. Upaya melalui telepon juga tidak direspons.(rif/ky)
