Pamekasan, mediajatim.com — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Halili Yasin punya pengalaman tiga kali menjabat Ketua DPRD Pamekasan.
Jabatan itu dia emban dalam periode 2009-2014, 2014-2019 dan periode 2019-2024.
Awal duduk di kursi DPRD Pamekasan, Halili masuk menjadi anggota Banggar dan Ketua Fraksi PPP.
Kata Halili, ketekunan adalah kunci sukses dirinya selama ini duduk di kursi anggota DPRD Pamekasan.
“Saya ingat betul kata Ketua DPC PPP Pamekasan K. Kholil Muhammad saat itu, bahwa kita harus fokus bekerja saja, sebab partai punya penilaian sendiri,” ungkap Halili, Senin (19/8/2024).
Ketekunan dan fokus Halili dalam bekerja membuahkan hasil. Pria berkacamata itu menjadi Ketua DPRD Pamekasan pada 2012 akhir. Dia menggantikan Kholil Asyari sebab maju di Pilkada Pamekasan kala itu.
“Di periode kedua, saya kembali ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua DPRD definitif selama lima tahun, dengan perolehan suara 9 ribu, nomor dua terbanyak se-Pamekasan saat itu,” bebernya.
Selama menjabat Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengaku tidak pernah mengalami situasi buntu atau gejolak di DPRD sebab komunikasi tetap terjalin dengan baik.
“Pada 2019, saya kembali maju, dan masih diberikan amanah oleh rakyat untuk menjabat anggota dewan meski perolehan suara tidak terlalu signifikan sebab pada saat itu juga menjabat Ketua DPC PPP, mengurus persiapan para Caleg,” jelasnya.
Di periode 2019-2024, Halili menjadi anggota dewan biasa berdasarkan kebijakan partai. Namun akhirnya kembali menjabat Ketua DPRD Pamekasan pertengahan masa jabatan atau pada 2022.
“Saya dari awal menjabat berkomitmen untuk tidak melanggar aturan yang sudah diputuskan bersama, sebab hal itu berpotensi melanggar aturan lainnya,” katanya.
Demikian juga soal anggaran, Halili kerap kali mengimbau agar para anggotanya tidak bermain-main.
“Tidak boleh mark up anggaran, rekayasa dan permainan anggaran, dan saya tidak mau kompromi dengan siapa pun soal itu,” imbuhnya.
Pada masa kepemimpinannya, Halili mengaku selalu menekan eksekutif agar bisa mengelola anggaran dengan kegiatan esensial dan tidak hanya seremonial.
“Umpamanya gebyar batik. Itu menyerap anggaran cukup banyak, namun minim secara dampak kepada perekonomian masyarakat, jelas yang semacam itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya mengimbau agar semua anggota dewan jujur saat perjalanan dinas (Perdin) dan tidak memanipulasi data Perdin.
“Jika memang dua hari di lokasi, sebut dua hari, bukan baru sampai lokasi namun langsung pulang, dan laporannya tiga hari, padahal itu korupsi,” tukasnya.
Halili juga kerap mengingatkan para anggotanya agar tidak bermain dan menarik cash back seperti saat pelaksanaan Bimtek dan Workshop.
“Kadang-kadang di kegiatan itu, ada cash back. Saat saya menjabat ketua, tidak boleh ada cash back, termasuk cash back hotel itu tidak boleh, tidak boleh ada main,” tandasnya.(rif/faj/ky)
