Pamekasan, mediajatim.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan telah menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (29/11/2024).
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansori menjelaskan bahwa APBD adalah instrumen strategis dalam pembangunan daerah.
“Ada beberapa rekomendasi penting terkait R-APBD 2025, pertama yaitu mengefektifkan kinerja berbasis teknologi untuk mempersempit kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Rasyid, Senin (2/12/2024).
Kata Rasyid, rasio PAD Pamekasan di angka 17 persen atau sekitar Rp350 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya berkisar di angka 15 persen.
“Ini menunjukkan ada potensi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi, serta memaksimalkan pajak di sektor perhotelan, rumah makan dan reklame,” ujarnya.
Di sisi lain, Rasyid menyayangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp200 miliar setiap tahunnya. Kata Rasyid, itu menunjukkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan realisasi belanja.
“Kami minta Pemkab untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran untuk mengurangi SiLPA secara bertahap, serta memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” tegas Rasyid.
Rasyid menilai bahwa belanja tiga sektor yang disebut di atas berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan sehingga tidak terkesan buang-buang anggaran.
“Dengan berbagai evaluasi itu, Fraksi PPP menerima R-APBD 2025 dengan catatan rekomendasi-rekomendasi tersebut harus diimplementasikan secara konsisten,” pungkasnya.(rif/ky)
