Sumenep, mediajatim.com — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengusulkan 5.000 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) ke Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia.
Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Erwin Hendra mengatakan, data awal KPM BLT DBHCHT 2025 sama seperti 2024 yakni 3.150 penerima.
“Namun, ada peluang untuk menambah KPM BLT DBHCHT 2025. Karena ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari Menkeu RI untuk BLT DBHCHT Pemkab Sumenep,” ucapnya, Selasa (7/1/2025).
Kata Erwin, pihaknya sudah mengusulkan untuk menambah KPM BLT DBHCHT 2025 menjadi 5.000 dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
“KPM sebanyak 5.000 itu untuk dua kategori, yaitu buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok,” imbuhnya.
Terkait jumlah KPM dari masing-masing kategori tersebut, kata Erwin, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, itu tergantung pengajuan dari Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep.
“Kami hanya mengusulkan ke Menkeu. Kalau diterima, ya syukur, karena manfaatnya bisa diterima oleh lebih banyak orang lagi,” pungkasnya.(man/faj)
