Pamekasan, mediajatim.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengaku membutuhkan anggaran Rp5 triliun untuk memastikan banjir tidak lagi melanda pada musim hujan.
Anggaran triliunan tersebut akan diperuntukkan naturalisasi, normalisasi dan pelebaran sungai dan lain-lain yang berhubungan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Amin Jabir menjelaskan bahwa anggaran Rp5 triliun akan membebaskan Kota Gerbang Salam dari banjir.
“Anggaran itu digunakan untuk melebarkan, mengeruk timbunan tanah dan menstabilkan sungai-sungai di Pamekasan,” ungkapnya, Rabu (12/3/2025).
Kata Jabir, anggaran triliunan tersebut berdasarkan kebutuhan yang telah diperkirakan oleh pemerintah.
Namun, akan bertambah besar kebutuhan anggarannya jika kondisi sungai semakin memburuk seperti rumah di bantaran semakin banyak dan tanah semakin menggunung di sungai.
Jabir menyebut biaya penanganan banjir itu memang mahal, maka kemudian pihaknya, sebelumnya, sudah melakukan normalisasi di sungai-sungai sehingga mengurangi luapan.
“Dulu ketika Dam Samiran dan Klampar tingginya mencapai 100 sentimeter lebih, maka banjir akan melanda Kelurahan Gladak Anyar dengan ketinggian sedada orang dewasa,” bebernya.
Namun, saat ini, katanya, ketika tinggi air kedua dam tersebut mencapai 150 sentimeter maka banjir hanya selutut.
“Hal ini termasuk dampak dari upaya pembersihan dan normalisasi oleh pemerintah dari sebelumnya,” terangnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga sungai agar tetap sebagaimana fungsinya, misalnya, dengan tidak membuang sampah ke sungai.
“Hindari membangun rumah, atau bangunan di bantaran sungai, sebab, secara perlahan akan mempersempit sungai,” pungkasnya.(rif/ky)
