Bangkalan — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Mathur menyoroti persoalan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Bangkalan.
Mathur mengungkapkan, RDKK di Bangkalan tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal itu diketahui saat dirinya mengakses langsung data RDKK setiap daerah di Jawa Timur.
“RDKK Bangkalan ini tidak ada, saya cek tidak bisa. Seharusnya ini harusnya jadi informasi publik,” katanya, Kamis (1/12/2022).
Bahkan, dia menduga RDKK di kabupaten paling barat di Madura itu banyak yang fiktif. Padahal, data tersebut berkenaan dengan penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
Mantan aktivis PMII itu juga menyebutkan, saat pihaknya menelusuri ke masyarakat, banyak petani tidak mengisi RDKK dengan serius. Selain itu, penyuluh pertanian juga minim komunikasi dengan kepala desa setempat.
“Ini yang kemudian menyebabkan RDKK banyak yang fiktif, karena penyuluh hanya diberikan KK dan diisi seadanya,” jelas politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan Puguh Santoso menyampaikan, kondisinya memang begitu, para penyuluh juga di-deadline.
“Tugas penyuluh hanya mendata dan mengajukan, sisanya diverifikasi oleh Kementerian Pertanian,” paparnya, Kamis (1/12/2022).
Dia juga menyebutkan bahwa data petani, kelompok tani, dan pengajuan RDKK setiap tahunnya ada pembaharuan.
“Setiap tahun diperbaharui. Kalau ingin tahu, silakan ajukan suratnya,” tukas Puguh. (hel/zul)
