Pamekasan, mediajatim.com — Rencana reaktivasi Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Madura semakin santer beredar di tengah masyarakat.
Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Sigit Priyono menjelaskan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi pemerintah pusat tentang reaktivasi kereta api di Madura.
“Reaktivasi itu wewenang pusat, dan jika diputuskan untuk direaktivasi, maka kami wajib mendukung,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (17/2/2023).
Lebih lanjut Sigit memaparkan, jika jalur kereta api diaktifkan kembali, maka akses transportasi masyarakat akan semakin mudah. “Ini juga akan berdampak pada kesejahteraan warga,” imbuhnya.
Ditanya apakah reaktivasi KAI akan menggunakan rel yang sudah ada atau akan membangun ulang, Sigit masih belum bisa memastikan.
“Pemerintah pusat pasti punya opsi soal rel kereta api, apakah mau menggunakan rel yang lama, atau membuat baru atau mungkin memanfaatkan keduanya,” tuturnya.
Berdasarkan penelusuran mediajatim.com, jalur rel kereta api di Pamekasan banyak yang sudah dibangun rumah warga dan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti di Tapsiun, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Kec. Pamekasan.
Maka jika jalur lama kereta api itu kembali diaktifkan, ada kemungkinan rumah-rumah warga dan sentra PKL di lokasi rel akan digusur.
Karena itulah, salah seorang penjual baju di sentra PKL Pamekasan, Neni Indriani Anindhita, mengaku tidak setuju jika rel kereta api di Madura diaktifkan kembali.
“Rata-rata di sekitar rel kereta api sudah dibangun rumah warga, bahkan katanya ada yang menyewa tanah KAI,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (17/2/2023).
Menurut Nani, justru jika jalur kereta api diaktifkan kembali, itu akan berdampak buruk bagi perekonomian warga, utamanya yang punya usaha di pinggir jalan raya di Madura.
“Karena masyarakat pasti akan memilih kereta api ketimbang bus. Sehingga para pedagang di pinggir jalan akan sepi pembeli,” tukasnya.
Kata Nani, kenapa tidak melebarkan atau memperbaiki jalan yang ada saja. “Misal lebih diperlebar atau diperbagus, jika alasannya memang untuk kepentingan transportasi,” pungkasnya.(rif/faj)
