Pamekasan, mediajatim.com — Klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bahwa Break Event Point (BEP) atau Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau 2023 menurun diprotes oleh Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM), Senin (17/7/2023).
Sebagaimana diberitakan mediajatim.com, Minggu (16/7/2023), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan menyebut bahwa sejak 2021, ada peningkatan hasil produksi tanaman tembakau.
“Karena produksi meningkat, maka biaya yang dikeluarkan oleh petani akan terbilang lebih sedikit, karena rumus BPP ini adalah biaya produksi dibagi hasil produksi,” terang Kepala DKPP Pamekasan Ajib Abdullah, Sabtu (15/7/2023).
Peningkatan hasil produksi tembakau ini, sebagaimana klaim DKPP, terjadi karena ada penyempitan jarak tanaman di lahan atau penambahan jumlah tanaman.
“Kita melakukan uji coba, jarak antartanaman atau pohon diperpendek, sehingga satu hektare yang semula berisi 25 ribu batang menjadi 35 ribu batang, produksinya akhirnya terus meningkat dari 600 ke 750 kilogram untuk tembakau gunung,” jelas Ajib.
Menanggapi itu, Sekretaris P4TM Abdul Aziz menerangkan, penetapan detail BEP Tembakau 2023 tidak melewati jalur kesepakatan forum.
“Pembahasan BEP baru sekali di kantor DKPP, tidak ada pembahasan lagi, dan saat itu dibahas ongkos produksi naik semua, pupuk naik, semua naik, dan mana ada ongkos naik BEP turun, dari mana ceritanya, sementara kalau mau lihat hasil produksi, kan, belum diketahui kalau mau disebut ada peningkatan,” ulasnya.
Aziz menambahkan, DKPP Pamekasan tidak membahas BEP poin per poin tembakau gunung, tegal dan sawah.
“Waktu pertemuan dengan bupati tidak muncul BEP detailnya, hanya dijelaskan kalau sawah begini, tegal begini dan gunung begini, kemudian disebutkan BEP rata-rata semua Rp45 ribu,” imbuhnya.
Dia mengaku kaget ketika muncul BEP Tembakau 2023 secara detail; gunung Rp53 ribu, tegal Rp44 ribu, sawah Rp39 ribu dan lebih murah dari tahun 2022.
“BEP secara detail ini semestinya dibahas, lalu ditawarkan ke pihak pabrikan untuk menghitung petani akan diberikan untung berapa, harusnya begitu, dan terus terang kemarin gak disampaikan,” ulasnya.
Dia berharap DPRD Pamekasan memfasilitasi pihak pengusaha dengan DKPP untuk membahas ulang BEP Tembakau 2023.
“BEP ini harusnya lebih tinggi dari 2022, ini gak pernah dibahas, kemudian tersebar di media, kami mau ini dibahas bersama,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Ismail juga mengaku kaget lantaran ada penurunan nilai BEP Tembakau 2023 dari BEP Tembakau 2022.
“Bagaimana bisa biaya petani tembakau 2023 lebih murah dari 2022 sementara 2022 petani tembakau masih ada subsidi pupuk, dan pada 2023 subsidi pupuk khusus petani tembakau sudah dicabut sebagaimana Permentan 10 Tahun 2022,” herannya.
Dia mengatakan, penurunan BEP ini tidak logis. Ismail mengaku akan segera memanggil DKPP dan pihak terkait untuk membahas ulang ini.
“Penentuan BEP itu, kan, harus disepakati bersama dengan semua stakeholders pertembakauan, kalau yang diputuskan pemkab dianggap merugikan petani tembakau mengapa tidak untuk kita bahas ulang,” jelasnya.(*/ky)
