Pamekasan, mediajatim.com – Puluhan warga yang mengaku simpatisan partai politik (Parpol) PAN melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bawaslu Pamekasan, Selasa (27/2/2024).
Mereka menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua dusun di Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan.
Tuntutan itu dilatarbelakangi dugaan banyaknya formulir C pemberitahuan yang tidak sampai ke warga. Selain itu, mereka menuntut ada hitung ulang di lima desa.
Sekretaris DPD PAN Pamekasan–sekaligus koordinator lapangan–Heru Budi Prayitno juga menyebut adanya dugaan penggelembungan suara di sejumlah TPS di beberapa desa.
“Kami minta PSU dan hitung ulang, sebab juga ada beberapa saksi yang tidak tanda tangan namun masih ditetapkan, itu kan bermasalah,” paparnya.
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus meminta pelapor untuk melengkapi saksi dan bukti yang mendukung laporan tersebut.
“Terkait PSU, kami tidak bisa melakukannya sebab menurut aturan, laporan harus masuk 10 hari setelah hari pencoblosan, sedangkan laporan penuntut masuk melebihi ketentuan itu,” ungkapnya, Selasa (27/2/2024).
Sebab sudah melewati batas maka kewenangan rekomendasi PSU ada di Mahkamah Konstitusi.
“Jadi kami tidak bisa terima laporan itu (PSU, red), sebab sudah lebih 10 hari,” ucapnya.
Sementara terkait tuntutan hitung ulang, Sukma menyebut akan menganalisa bukti-bukti yang ada dan sejumlah keterangan dari beberapa pihak untuk terlebih dahulu untuk kemudian membuat rekomendasi kepada KPU.
“Sesuai aturan, kami menangani pelanggaran tujuh hari, kalau tidak selesai, ditambah tujuh hari lagi,” pungkasnya.(rif/ky)
