Pamekasan, mediajatim.com — Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah selesai. Namun, ada hal yang ternyata tidak selesai.
Terendus jejak pemotongan anggaran TPS di sejumlah kecamatan di Pamekasan. Salah satunya di Kecamatan Pakong.
Di Desa Seddur, Kecamatan Pakong, misalnya. Di salah satu TPS, anggarannya disunat Rp900 ribu.
“Saya menerima Rp3.554.000,” ungkap anggota KPPS yang enggan disebut namanya, Jumat (8/3/2024).
Sementara anggaran yang seharusnya diterima yakni Rp4.454.000. Dengan perincian; pembuatan TPS Rp2 juta, pengadaan dokumen Rp500 ribu, operasional Rp1 juta dan konsumsi Rp954 ribu.
“Anggaran diterima cash di balai Desa Seddur, yang ngasih PPS, yang diterima KPPS itu setahu saya sama di desa saya, Rp3.554.000,” imbuhnya.
Selain di Desa Seddur, pemotongan terjadi di Desa Bicorong dan Palalang. Di satu TPS di Desa Bicorong, anggaran dipotong Rp600 ribu. Di TPS lain di Bicorong dipangkas kurang lebih Rp1 juta.
Di Desa Palalang dipotong sekitar Rp1 juta. “Saya menerima Rp3,5 juta,” terang salah seorang anggota KPPS di Desa Palalang, Jumat (8/3/2024).
Di desa lain di Kecamatan Pakong, anggaran TPS dipotong Rp1 juta.
“Alasan pemotongan itu katanya instruksi PPK, katanya untuk konsumsi anggota Koramil dan Polsek sekitar 75 orang, selain itu katanya uang itu gak dipotong, tapi ditahan hingga selesai administrasi rekap PPK, namun sampai saat ini uang itu gak ada dikasih,” papar salah satu anggota KPPS di Kecamatan Pakong.
Dia kemudian membeberkan voice Ketua PPK Hosman. Di dalam voice 38 detik, Hosman menyebut anggaran untuk KPPS memang ditahan sebagian.
“Kesepakatan PPK dan Ketua PPS itu ada dasarnya, sebelum administrasi lengkap, ada sebagian yang ditahan,” demikian bunyi voice Ketua PPK Hosman.
Dikonfirmasi berkaitan itu, Ketua PPK Pakong Hosman justru mengatakan masih akan mengonfirmasi terlebih dahulu kabar pemotongan itu ke PPS.
“Karena anggaran itu masuk ke rekening PPS, bukan ke PPK, semua anggaran KPPS itu masuk ke rekening PPS, tidak masuk ke PPK,” terangnya, Jumat (8/3/2024).
Hosman mengaku sudah mewanti-wanti di WhatsApp Group (WAG) PPS agar tidak melakukan pemotongan.
“Saya tanya adakah PPS yang memotong anggaran KPPS, PPS menjawab tidak ada. Saya jawab ya sudah kalau tidak ada, tapi jika nanti ada maka itu menjadi tanggung jawab sendiri,” bebernya.
Di sisi lain, Hosman membenarkan bahwa sebagian anggaran KPPS ditahan karena administrasi pembuatan SPJ belum dilengkapi oleh KPPS.
Ditanya apakah menahan anggaran karena alasan administrasi tidak selesai itu sesuai regulasi atau tidak?
Hosman menjawab tidak sesuai. “Cuma teman-teman PPS punya alasan sendiri, kira-kira bisa tidak teman-teman KPPS menyelesaikan adminstrasi, saya tidak bisa intervensi soal itu, saya tidak tahu KPPS, yang saya tahu kalau SPJ tidak selesai saya pasti ke PPS urusannya,” jelasnya.
Disinggung soal rekaman voice bahwa penahanan adalah kesepakatan PPK dan PPS, Hosman mengelak. “Tidak,” pungkasnya.(ak/ky)
