Lebih dari itu, Laili menambahkan, bahwa edukasi rokok ilegal ini bukan hanya tanggung jawab Satpol PP, melainkan semua pihak; aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, pelaku industri hasil tembakau dan masyarakat.
Daerah
Kejaksaan “Dicueki” Polres Pamekasan, Perkara Pemalsuan Akta Hibah Tanah yang Dibekingi Irjen Teddy Minahasa Masih P-19
“Bagaimana bisa selesai jika SP3-nya tidak nyampek kepada kami,” sambungnya.
Warga Gersik Putih Sumenep Cegat Pembangunan Tambak Garam hingga Ricuh, DPRD: Akibat Pemkab Tidak Tegas!
“Pemerintah harus hadir bahkan penting membentuk tim yg terdiri dari unsur tokoh masyarakat, Badan Pertanahan Sumenep (BPN) dan dinas terkait agar konflik ini segera selesai,” katanya, Selasa (4/7/2023).
Dua Kader Gerindra di DPRD Bangkalan Pindah ke Golkar dan Demokrat, Ketua DPC: PAW Sedang Kami Proses!
Partai Gerindra, kata pria yang akrab disapa Gus Ibong tersebut, masih menunggu Surat Keputusan (SK) PAW dari Mahkamah Kehormatan Partai (MKP).
Jumlah Polisi di Bangkalan Tak Ideal, Kapolres Ajukan Tambahan 400 Personel
Jika ingin ideal, kata Febri, jumlah polisi di Bangkalan harus mencapai 700 hingga 1.000 personel. “Sedangkan yang tersedia saat ini hanya sekitar 300 personel,” imbuhnya.
Pegadaian Tlanakan Sebut Tak Ada Bupati Pamekasan atau Istrinya Datang Gadaikan Emas Jelang Iduladha 2023
Salah seorang karyawan Pegadaian Syariah UPS Branta Kecamatan Tlanakan Zeny Devitaria menjelaskan, selama dirinya menjadi karyawayan, tidak pernah melayani Bupati Baddrut Tamam ataupun istrinya.
Sepak Terjang Kapus Sopaah Pamekasan yang Dimutasi Jelang Pensiun: Biasa Setir Ambulans Sendiri untuk Rujuk Pasien
Karir Ambar berakhir tanpa penjelasan. Dia tidak bisa mengenang masa kerjanya di Puskesmas Sopaah yang dia cintai saat pensiun nanti karena saat ini dia hanya menjadi bidan biasa.
Bank Jatim Sumenep Enggan Beberkan Sanksi Karyawannya yang Jadi Pelaku Pelecehan Mahasiswi Magang
“Saya sudah menyampaikan berkali-kali sejak beberapa waktu lalu, kasus tersebut sudah clear dan pelaku telah mendapatkan sanksi tegas,” ucapnya saat ditemui mediajatim.com ke kantornya, Selasa (4/7/2023).
664 Bacaleg Sumenep Belum Memenuhi Syarat, KPU Minta Parpol Perbaiki Dokumen yang Tak Sesuai Ketentuan
“Kekeliruan secara teknis yang dimaksud adalah dokumen yang diunggah itu tidak terbaca dengan baik. Ada juga yang karena salah penempatan, harusnya mengunggah ijazah malah mengunggah surat keterangan sehat,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Selasa (4/7/2023).
DPRD Sumenep Minta Pemkab Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Konflik Tambak Garam Gersik Putih
Anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk lebih tegas dan benar-benar peduli pada persoalan ini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.