“Kalau dulu kos-kosan itu masuk PBJT Perhotelan. Namun tahun ini tidak ada, makanya jadi kurang,” jelasnya, Senin (7/12/2024).
BPPKAD
Pemkab Sumenep Desak Pemdes dan Petugas Penyampai SPPT Maksimalkan Pemungutan PBB P2
Sugiharto menambahkan, penggunaan DBH PDRD nanti akan diprioritaskan untuk kegiatan optimalisasi pemungutan PDRD di desa-desa.
19 Mobil Dinas di Bangkalan Sering Dipakai Pensiunan dan Mantan DPRD, BPKAD Surati 7 OPD dan Sekwan
“Temuan kami, kendaraan tersebut sering dipakai ke mana-mana dan bahkan dibawa pulang oleh pensiunan dan mantan DPRD. Padahal seharusnya dikembalikan ke OPD masing-masing atau ke pemerintah daerah,” ulasnya.
Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak, BPPKAD Sumenep Gelar Sosialisasi PBB-P2
“Hal ini penting karena terdapat beberapa persoalan di tingkat desa, seperti pembayaran PBB atau yang lainnya,” ungkapnya, Kamis (13/7/2023).
Anggaran Pilkada 2024 Sampang Harus Dipangkas Lagi, KPU: Pemkab Hanya Mampu Cairkan Rp55 Miliar!
“Namun anggara Rp58 miliar tersebut kini masih harus ditelaah kembali, karena ternyata ada beberapa poin yang masih bisa dikurangi, meski tetap bergantung pada kebutuhan-kebutuhan,” terangnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.