“Mayoritas masyarakat tidak mengetahui pentingnya aktivasi IKD bagi administrasi kependudukan,” ungkapnya, Kamis (1/7/2024).
Dispendukcapil
Target 15 Ribu KTP Sebelum Pilkada, Dispendukcapil Pamekasan Rekam Data Warga Meski Usia 16 Tahun
“Data terakhir, tersisa 2.000 KTP untuk mencapai target 15 ribu. Mungkin kalau saat ini sudah kurang dari dua ribu, sebab perekaman berjalan hingga sekarang,” ucapnya.
Jauh dari Target, Dispendukcapil Sampang Akui Aktivasi KTP Digital Lamban
Sementara masyarakat yang sudah melakukan aktivasi IKD di Sampang hingga Jumat (1/12/2023) ini masih 5.024 penduduk.
BPJS Tegaskan Pelaksana Proyek Dispendukcapil Sampang Wajib Jamin Kesehatan Para Pekerja
“Itu tanggung jawab pelaksana, bukan instansi terkait dan tidak ada minimal nilai proyek atas kewajiban tersebut,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (26/10/2023).
20 Pekerja Proyek Musala dan Gudang Dispendukcapil Sampang Rp1,3 Miliar Tak Terlindungi BPJS
“Mungkin hanya Direktur dan Sekretaris yang terkaver BPJS Ketenagakerjaan, sebab yang lain itu hanya pekerja lepas bukan tetap,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (19/10/2023).
Terkait WNA Ilegal Bangladesh Dapat KTP Sampang, Slamet Ariyadi Sidak ke Imigrasi Pamekasan
“Kami tidak mendapat koordinasi apa pun dari Dispendukcapil Sampang saat penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran milik WNA asal Bangladesh itu, justru kami juga kaget kok sudah ber-KTP,” kata Imam.
KUA Sampang Akan Hapus Catatan Nikah WNA Ilegal Asal Bangladesh: Nunggu Surat Resmi Dispendukcapil!
“Sementara pengadilan itu butuh surat resmi dari Dispendukcapil yang bisa menunjukkan bahwa MAH adalah WNA ilegal, sehingga menjadi pertimbangan akta nikah tersebut untuk dibatalkan oleh pengadilan,” tuturnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.