“Tidak boleh mark up anggaran, rekayasa dan permainan anggaran, dan saya tidak mau kompromi dengan siapa pun soal itu,” imbuhnya.
dprd
Penetapan 50 DPRD Bangkalan Terpilih 2024-2029 Molor, KPU: Terkendala Sengketa Pemilu!
“Harusnya memang penetapan dilakukan 31 Juli 2024 lalu, yakni 21 hari setelah proses putusan sengketa. Tetapi karena masih ada gugatan, jadi baru ditetapkan sekarang,” ungkapnya, Kamis (15/8/2024).
Wujudkan Pembangunan Sesuai RKPD, DPRD Sumenep Paripurnakan KUA-PPAS 2025
“Semoga kesepakatan hari ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan RAPBD. Sehingga, APBD Sumenep Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Satpol PP Sumenep Tak Berani Tertibkan Baliho Figur yang Belum Kantongi Izin
Nurus mengaku tidak berani mengambil tindakan terhadap baliho tersebut sebelum melaksanakan rapat bersama.
DPRD Sumenep Atensi Penyaluran Bansos, Minta Dinsos P3A Serius Verifikasi DTKS
“Verifikasi tersebut penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ucapnya, Kamis (18/7/2024).
Risdang DPRD Sumenep Susun SOP dan Pedoman Kemitraan dengan Media
Jadi, lanjut Hasan, SOP dan pedoman ini nanti akan menjadi penguat tata laksana dan akuntabilitas antara media dan DPRD Sumenep.
DPRD Sumenep Digeruduk Massa, Minta Proyek Terminal Arya Wiraraja Dihentikan
“Lahan ini statusnya masih milik rakyat atas nama Ismail Maryadi. Tidak boleh membangun proyek apa pun di atas tanah sengketa, apalagi jelas milik rakyat tanpa izin,” ucapnya ketika berorasi, Senin (8/7/2024).
BKPSDM Pamekasan Habiskan APBD Rp200 Juta untuk Beli Server Aplikasi E-Pakon
“Absensi kehadiran memang bisa melalui smartphone masing-masing, namun memang perlu penambahan server agar mempermudah,” ucapnya.
Kajian Akademik Reformasi Birokrasi di Bangkalan Rampung, 7 OPD Bakal Disatukan Jadi 3
“Ini kan reformasi birokrasi, tentu nanti diharapkan agar lebih baik memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum disentuh,” singkatnya.
Dalam Paripurna LKPJ, DPRD Sumenep Minta PAD Ditingkatkan
“LKPJ ini harus disampaikan dalam bentuk pembukuan keuangan,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Aham ini, Senin (3/6/2024).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.