“Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa meminimalisir kebocoran,” ungkapnya, Selasa (29/10/2024).
keuangan
DPRD Pamekasan Soroti Peralihan BPJS Dewan yang Tak Diurus: Jangan karena Pejabat, Diabaikan!
“Jangan karena menjadi pejabat negara, hak menggunakan fasilitas kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang kemudian diabaikan,” ucapnya.
Disporapar Pamekasan Anggarkan Rp75 Juta untuk Pemeliharaan Fasilitas Wisata
“Pascapandemi, keuangan daerah memang sangat terbatas sehingga tentu beberapa anggaran dibatasi penggunaannya,” pungkasnya.
Raih Penghargaan Kejar 2024, BPRS Bhakti Sumekar Janji Terus Edukasi Pelajar Terkait Keuangan
“Ke depan, kami akan selalu memberikan edukasi yang baik serta akses yang mudah dan nyaman pada jasa layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelajar,” jelasnya.
Dinilai Transparan, Imigrasi Pamekasan Raih Penghargaan Pengelolaan TUP 2024
“Kami kelola uang itu dengan hati-hati dan menghindari praktek penyalahgunaan seperti korupsi,” jelasnya.
Dalam Paripurna LKPJ, DPRD Sumenep Minta PAD Ditingkatkan
“LKPJ ini harus disampaikan dalam bentuk pembukuan keuangan,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Aham ini, Senin (3/6/2024).
Pemkab Pamekasan Sabet Opini WTP ke-10 Kalinya dari BPK RI, Pj Bupati: Berkat Kerja Keras Semua OPD!
“Kami sampaikan terima kasih kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras memberikan yang terbaik untuk pembangunan Pamekasan hingga meraih penghargaan ini,” tuturnya, Kamis (2/5/2024).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.