“Kami berhasil memenangkan perkara karena kami memiliki peta sejarah yang kemudian menguatkan putusan PN,” ucapnya, Kamis (2/5/2024).
Lahan
Terkait Kasus Tanah Bahriyah dan Sri Suhartatik, Polres Pamekasan: Perkaranya Pemalsuan SPPT!
“Soal terpaan isu yang menyudutkan Polres Pamekasan, tidak ada persoalan, sejauh penanganan yang kami lakukan selama ini sudah berbasis data dan bukti. Kami siap menerima konsekuensi apa pun bila ditemukan ada permainan di internal unit atau penyidik yang menangani laporan itu,” paparnya.
60 Hektare Sawah Padi di Sumenep Terendam Banjir, Petani Terancam Gagal Panen
Untuk bantuan, terang Rasyid, DKPP Sumenep sudah mengusulkan ke Pemprov. Jatim supaya para petani yang gagal panen akibat banjir mendapatkan benih.
Mediasi Buntu, Kasus Penyerobotan Tanah di Pamekasan Lanjut ke Jalur Hukum
Kuasa Hukum Sri, Hafiz menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mencari jalan damai dengan penggugat agar masalah tanah ini tidak sampai ke jalur hukum.
Cegah Sengketa Lahan, BPN Sumenep Terbitkan 17.018 Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL
Kepala BPN Sumenep Muhamad Fatan Fahir mengatakan, sertifikat tanah adalah hal penting yang harus dimiliki. Selain untuk mencegah adanya konflik atau sengketa, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
Gedung Terlalu Sempit, Enam Puskesmas di Sampang Tak Memenuhi Standar
“Kalau soal Sumber Daya Manusia (SDM) dan Saran Prasarana (Sarpras) sudah layak dan sesuai standar,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (16/11/2023).
Cerita Pemilik Lahan Jalan Kinibalu Bangkalan, Tak Kunjung Dapat Ganti Rugi Meski Tempuh Jalur Hukum
“Dulu saya menerima dan menyetujui untuk melepas tanah, karena Pemkab siap memberikan uang pengganti pembebasan lahan Rp2 miliar, tapi ternyata tidak ada,” ungkapnya, Kamis (3/11/2023).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.