Sikap DPP semakin memperjelas bahwa keberadaan DPC PPP Sumenep hanya menjadi tumbal untuk kepentingan Pilkada yang lain, utamanya di Kabupaten Pamekasan.
Mas Kiai
DPMPTSP Sumenep: Baliho Calon Wajib Bayar Pajak!
“Tidak ada satu pun yang izin. Kalau izin, pasti kami arahkan sesuai regulasi yang berlaku yaitu, Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang,” ucap Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Sumenep Djohartatik, Senin (24/Juni/2024).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.