“Kami sebenarnya sudah bayar kontrak Rp6 juta. Kalau nanti harus bayar lagi dan mahal, kami tidak mau menempati tempat yang baru,” singkatnya.
pemkab
Pemkab Pamekasan Gelar HLM TPID untuk Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Ramadan
“Jadi tiga OPD ini penanggung jawab utama dalam memastikan ketersediaan aneka kebutuhan masyarakat di bulan suci Ramadan nanti, utamanya kebutuhan pokok,” tegasnya.
Pj Sekda Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung MWCNU Pamekasan
“Semoga di usianya yang sudah satu abad lebih ini NU semakin meningkatkan kontribusinya untuk pembangunan bangsa, khususnya di Kabupaten Pamekasan,” katanya.
Persiapkan RKPD 2026, Pemkab Pamekasan Gelar Forum Konsultasi Publik
“Kegiatan ini dapat menjadi media untuk menampung aspirasi dalam mewujudkan singkronisasi antara permasalahan dan juknis rencana pembangunan di Pamekasan,” paparnya.
Dongkrak Ekonomi PKL, Pemkab Pamekasan Imbau ASN Berbelanja di Food Colony
“Kami sudah menghimbau, pertama kami meminta agar tidak membeli di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan lainnya, kemudian kami menyarankan supaya berbondong-bondong ke Food Colony,” paparnya, selasa (4/2/2025).
Soroti Privatisasi Pesisir Sumenep, Walhi Jatim Desak BPN Cabut SHM Laut Gersik Putih
“Keberadaan tambak garam tidak akan bisa memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan warga, melainkan hanya menguntungkan segelintir orang,” terangnya.
Pemkab Sampang Anggarkan Rp2 Miliar untuk Sertifikasi 800 Aset Tanah
“Saat ini kami akan menyertifikatkan tanah jalan kabupaten 140 bidang, tanah lingkungan 540 bidang dan tanah sekolah 63 bidang,” jelasnya saat diwawancarai mediajatim.com, Selasa (21/1/2025).
Program Makan Gratis Akan Terealisasi di Pamekasan, Ini Saran Menu dari Ahli Gizi RSUD Smart!
“Namun untuk program semacam ini dikaji dari tingkatan usia, dan acuannya kembali lagi ke patokan gizi seimbang. Hal ini bisa dilihat di Isi Piringku sebagai pedoman umum dewasa keseluruhan,” tuturnya, Jumat (10/1/2025).
Soal Perubahan Gedung KIHT ke APHT di Sumenep, Begini Kata Diskop UKM Perindag
“KIHT itu dalam PMK 21/2020 dicabut dan diganti ke PMK 22/2023. Jadi, dasar perubahan gedung ini adalah PMK,” ucapnya, Rabu (8/1/2025).
1.340 Aset Tanah Pemkab Sumenep Tak Bersertifikat, Disperkimhub Dimonitor KPK
“Kami berkomitmen kepada KPK, 2025 penyertifikatan tanah Pemkab selesai,” ujarnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.