“Jika ternyata benar, kami sangat menyayangkan kepada pihak BUMD, karena ini hak dasar (karyawan, red) yang memang wajib dipenuhi,” ucapnya, Selasa (6/5/2025).
Sumenep
Warga Sumenep Minta DPRD Bubarkan PT. WUS Gegara Tak Sumbang PAD
“Bubarkan saja, karena tidak bermanfaat. Sudah pernah terkena skandal korupsi. Padahal, PT. WUS punya SPBU, masak SPBU rugi,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Bupati Fauzi Sebut Tak Pernah Ajukan BSPS: Pengajuan dari Siapa, Apa Urusannya dengan Kita!
“Apa urusannya dengan kita? Kita, kan, enggak tahu. Kalau ada masalah baru ke kita.”
SPBU Milik PT. WUS Sumenep Dikeluhkan Warga karena Masih Belum Jual Pertalite
“Pengiriman dari PT. Pertamina memang hari ini. Tapi, kalau masalah waktunya kami tidak tahu. Karena, yang mengatur pengiriman bukan kami,” ucapnya, Senin (5/5/2025).
3 Bulan Gaji Tak Dibayar, Karyawan PT. PMMP Situbondo Ngutang untuk Makan Sehari-hari
“Harapan saya, semoga perusahaan bisa normal kembali, omzet kembali naik lagi, sehingga bisa melunasi kewajiban pembayaran gaji yang belum dilunasi,” tuturnya.
Kamar Mandi Pantai Lombang Sumenep Rusak Parah, Kadisbudporapar Berdalih Minus Anggaran
“Anggarannya tidak ada, kalau ada anggarannya pasti diperbaiki. Saat ini masih diajukan,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).
SPBU Milik PT. WUS Sumenep Ketahuan Isi BBM ke Jeriken, Pertamina Stop Pasokan Pertalite
“SPBU kami sudah diinvestigasi dan dicek oleh PT. Pertamina. Dan memang harus ada yang kami perbaiki,” pungkasnya.
4 Toko Bangunan Diduga Terlibat Kasus BSPS 2024 Sumenep: Ada Transfer hampir Rp1 Miliar ke Norek Roni!
UD. Jiwa Penolong disebut mengeluarkan nota pembelian dengan daftar bahan bangunan yang sama persis kepada 30 penerima.
2 Tahun Mobdin Bupati Sumenep Achmad Fauzi Nunggak Pajak: Hanya Didenda Rp70 Ribu!
Mercy GLS 400 AT (X166) berpelat nomor M 1367 VP. PKB dan Opsen Mobdin ini sebesar Rp8.442.000 dan tidak dibayar sejak 19 Desember 2023 lalu atau menunggak dua kali.
Berikut 5 Desa Penerima DD 2025 Terbesar di Kabupaten Sumenep!
Besaran DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.