Mediajatim.com (Pamekasan)-Keseriusan wakil rakyat dalam mengawasi program eksekutif mulai menuai sorotan dari kalangan aktivis. Terutama, berkenaan dengan program penuntasan buta huruf yang dialami sebagian besar warga Pamekasan. Mereka menilai, fungsi kontrol DPRD dalam mengawasi program keaksaraan fungsional (KF) melempem.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, penyadang buta aksar tahun ini masih mencapai 17-18 ribu warga. Hasil pengamatan instansi tersebut, mayoritas penyadang buta aksara merupakan warga asal daerah pantura. Meliputi, Kecamatan Batumarmar, Pasean, Waru, dan Pegantenan.
Ketua Kesatuan Aksi Lintas Madura (Kalam), Moh. Elman mengatakan, pada dasarnya keoptimalan perealisasian program KF tidak bisa hanya ditekankan pada eksekutif yakni Dinas Pendidikan (Disdik). Melainkan butuh peran para wakil rakyat sebagai pengawas kinerja eksekutif.
“Tanpa peran legislatif sebagai kontrol ataupun pengawasan dari program pemerintah tidak mungkin suatu kegiatan itu bisa berjalan optimal. Makanya peran ke dua lembaga ini harus aktif baik dibidang perealisasian maupun pengawasannya,”kata Elman.
Menurutnya 18 ribu warga yang belum bisa baca-tulis ini merupakan dampak lemahnya peran eksekutif dan legislatif. Rata-rata warga yang belum bisa baca tulis ini berusia lanjut. Ironisnya, kepedulian legislatif dan eksekutif terhadap warga buta huruf itu sangat minim. Buktinya per tahun tingkat akeberhasilan program KF tidak signifikan.
“Setiap tahun perubahan jumlah warga buta huruf itu tidak terlalu signifikan. Padahal, pemerintah selalu menggelontorkan dana untuk pengentasan KF. Dari jumlah tahun 2015 buta huruf mencapai 23 ribu hanya terkurangi enam ribu warga,”bebernya.
Ketua Komisi IV DPRD setempat Apik membantah keras tudingan lemahnya pengawasan terhadap program KF. Menurutnya, pengawasan serta kontrol terhadap perealisasian kegiatan eksekutif sudah optimal. Salah satunya, dengan menggelar sidak ke beberapa daerah yang menjadi sasaran program KF.
“Itu tidak benar, kami sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung tingkat keberhasilan program KF. Saya anggap pengentasan jumlah warga buta huruf dalam setahun ini cukup bagus. Karena program KF ini tidak melalui APBD,”responnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik pemkab setempat, Moh. Suyud juga mengaku sudah bekerja maksimal. Menurutnya setiap tahun bisa dipastikan, jumlah warga buta huruf akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Saat ini jumlah KF sudah mencapai 17–18 ribu orang dari tahun 2015 yang masih 23 warga buta huruf.
“Program KF ini biasanya direalisasikan setiap tahun. Kemudian di tahun 2017 ini kami akan fokuskan pada wilayah utara. Karena warga yang belum faham baca tulis ini sebagian besar berada di daerah pantura,” ucapnya.
Lebih lanjut, Suyuth sapaan akrabnya menuturkan, untuk tahun 2017 ini, program KF akan dilaksanakan pada pertengahan tahun atau sekitar bulan Juni. Menurutnya, dana yang digunakan pada program tersebut murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, anggaran daerah sangat terbatas. (*)
