9 Desa Terancam Gagal Gelar Pilkades

Media Jatim

MEDIAJATIM.COM, Sampang-Perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) tahap II di Kabupaten Sampang dipastikan tidak berjalan mulus, pasalnya dari 31 desa yang direncanakan bakal mengikuti pilkades serentak, 9 desa diantaranya terancam tidak bisa turut serta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Malik Amrullah saat dikonfirmasi membenarkan adanya 9 desa yang terancam tidak mengikuti kegiatan pilkades tersebut, pasalnya dari 9 desa tersebut masih belum membentukpanitian pemilihan kepala desa (P2KD).

“Dari 9 desa yang belum membentuk P2KD kami masih memberikan warktu hingga 14 hari kedepan,” katanya.

9 desa yang belum melakukan pembentukan P2KD rata-rata terkemdala masalah politik desa, sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembentukan P2KD desa setempat.

Baca Juga:  Ungkapkan Kemiripan Demokrat dengan NU, AHY Nyatakan Siap Bersinergi

“Itu hal yang biasa dalam demokrasi, kita tunggu saja hasilnya, karena kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang bermasalah,” tambahnya.

Banner Iklan Media Jatim

Disinggung adanya sanksi dari Pemkab Sampang pada desa yang belum membentuk hingga masa waktu yang diberikan, Malik belum bisa memberikan kepastian, pihaknya sesumbar bahwa kegiatan pilkades tahap II yang akan dilaksanakan tanggal 16 Mei mendatang, akan berjalan lancar.

“Saya paatikan semua berjalan lancar, tidak akan ada yang tidak melakukan pemilihan,” imbuhnya sambil meninggalkan awak media.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sampang, Moh Hodai mengatakan bahwa kondisi yang dialami oleh 9 desa yang belum melakukan pembentukan P2KD merupakan bentuk ketidaktegasan Pemkab Sampang dalam mempersiapkan pesta demokrasi desa itu.

Baca Juga:  KPU Sumenep Luncurkan Maskot Pilkada 2024, Ketua: Proses Coklit Sudah 10 Persen!

“Sejatinya pemkab sudah mengantisipasi akan kondisi yang ad dilapangan sebelumnya, karena dari setiap desa yang ada memiliki kultur yang berbeda,” katanya melalui jaringan selluler.

Ia meminta agar ada perlakukan kusus kepada 9 desa yang belum membentuk P2KD tersebut, pasalnya manakala ada pembiayan yang dilakukan oleh Pemkab Sampang, maka kondisi tersebut akan menjadi catatan negatif perhelatan pilkades yang akan dilakukan oleh Pemkab Sampang.

“Kalau ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan ini akan diikuti oleh desa yang lainnya,” tegasnya. (*)