MediaJatim.com, Jakarta – Kementerian Sosial RI bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap Ketaiga kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia yang diharapkan tuntas pada akhir Agustus 2018.
“Kementerian Sosial bersama Himbara dan Perum Bulog menggelar rapat koordinasi percepatan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH untuk tahap ketiga. Targetnya Agustus tuntas penyaluran,” tegas Menteri Sosial Idrus Marham dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menteri Idrus mengatakan ada dua agenda penting yang dibahas dalam rapat. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). Kedua, percepatan penyaluran bansos PKH tahap ke-3, BPNT tahap ke-8, dan Beras Sejahtera.
Terkait evaluasi penyaluran ketiga bansos tersebut, Mensos mengatakan untuk PKH tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.
“Ada tiga hal penting yang menjadi pemicunya,” kata Mensos.
Pertama, program bansos PKH, BPNT dan Bansos Pangan Rastra didasarkan pada cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi yakni untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar”. Ketiga program pengentasan kemiskinan tersebut juga selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo diantaranya Membangun Indonesia dari Pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan melakukan revolusi karakter bangsa.
Kedua, sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah (Bulog, Himbara, dan sebagainya), sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR.
Ketiga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.
“Suksesnya penyaluran bansos ini turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Idrus.
Seperti diketahui Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
“Untuk itu prestasi ini harus ditingkatkan pada penyaluran berikutnya,” tegas Mensos.
Percepatan Penyaluran
Poin penting kedua dalam rapat hari ini, lanjut Idrus, adalah terkait upaya yang ditempuh pemerintah bersama Himbara dan Perum Bulog untuk menuntaskan pencairan bansos pada Agustus.
Ia mendorong jajaran Pimpinan Himbara turun ke lapangan dan memantau proses penyaluran, memastikan KPM sudah dapat mengambil bantuan di ATM, agen bank dan outlet bank yang terdekat dengan tempat tinggal KPM,” terangnya.
Mensos juga meminta kepada Dinas Sosial di kota dan kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi lebih intensif dengan Himbara.
“Apabila anggaran PKH sudah masuk ke rekening KPM agar segera berkoordinasi dengan Dinsos kabupaten dan kota sehingga dinsos bisa menyusun jadwal pencairan dan mensosialisasikan kepada KPM melalui Pendamping PKH,” terangnya.
Sementara itu Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto mengatakan Himbara berkomitmen mendukung pemerintah dalam penyaluran bansos non tunai. Ada tiga hal yang melatarbelakangi Himbara terlibat langsung dalam program pemerintah.
Pertama, untuk mensinergikan bansos dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang ada di setiap bank anggota Himbara. Kedua, meningkatkan efisiensi dengan metode penyaluran bansos non tunai. Dana bansos masuk ke rekening bank milik KPM dan untuk mengambilan uangnya dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Hal ini juga sekaligus untuk mendukung cashless society dan pemerintahan yang bersih karena anggaran langsung ditransfer ke rekening penerima,” paparnya.
Ketiga, terhubung dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di setiap perbankan. Targetnya adalah anak-anak berprestasi dari keluarga KPM. Mereka adalah target dari Himbara untuk memperoleh beaswiswa. Atau bila ada yang memiliki jiwa entrepreneur akan diberikan bantuan untuk usaha.
Rapat koordinasi percepatan penyaluran bansos diikuti jajaran pimpinan bank anggota Himbara yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, Pimpinan Perum Bulog, serta seluruh pejabat eselon satu di Kementerian Sosial. Untuk mendukung kelancaran penyaluran bansos Agustus Tuntas Kementerian Sosial mengerahkan seluruh SDM Pelaksana PKH sebanyak 40.227 SDM di seluruh Indonesia. Sementara Himbara mengerahkan seluruh personel bank di tingkat cabang untuk mendukung penyaluran bansos.
Untuk diketahui bansos PKH untuk setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang pencairannya terbagi dalam empat tahap pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. BPNT sebesar Rp110 ribu per bulan per KPM dalam bentuk e-wallet di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Uang bansos BPNT dapat dibelanjakan beras dan telur di e-warong atau agen bank terdekat. Sementara BPNT diberikan kepada penerima manfaat sebesar 10 kg beras setiap hari.
Reporter: Sulaiman
Redaktur: Aryudi AR
