MediaJatim.com, Jember – Pernyataan Kepala BPKAD Jember, Penny Artha Medya yang menuding DPRD tidak sedikitpun menyumbang anggaran untuk pencegahan Covid-19, semakin mempertajam perseteruan antara Bupati Faida dan parlemen. Seolah tiada lelah, Penny sepertinya ingin berkontribusi mengabadikan bendera perang antara keduannya lebih lama berkibar.
“Seharusnya tidak (berkata) seperti itu. Dia (Penny) seharusnya berkaca kepada dirinya sendiri agar tidak mudah menyampaikan pernyataan yang provokatif itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setiawan menanggapi pernyataan Penny di Jember, Kamis (16/4/2020) malam.
Seperti diketahui, di beberapa media, Kamis (16/4/2020) Penny melontarkan pernyataan yang cukup menyakitkan, yaitu DPRD Jember tidak pernah menyumbang (realokasi) anggaran untuk program penanganan kasus Covid-19.
“Tulis dulu besar-besar, DPRD tidak nyumbang realokasi Covid-19,” katanya.
Tidak hanya itu, dia juga menuduh DPRD sebagai lembaga yang unik, karena hanya bisa koar-koar namun tidak bisa berbuat.
“Statemen saya jadikan justifikasi bahwa DPRD tidak nyumbang anggaran Covid-19. Unik, karena institusi yang selama ini koar-koar ternyata tidak ikut gotong royong,” jelasnya.
Menurut Dedy pernyataan tersebut sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang kepala badan, apalagi sampai menyebut-nyebut institusi DPRD.
“DPRD adalah lembaga resmi yag dibentuk berdasarkan Undang-undang. Jaga kalau ngomong,” sergahnya dengan nada tinggi.
Dedy mengaku musykil dengan pernyataan Penny. Betapa tidak, Perda APBD 2020 belum disahkan, tapi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp400 miliar lebih, sudah di sebarkan di media. DPRD tidak pernah dilibatkan untuk proses penganggaran itu.
“Sekarang yang unik siapa,” ucapnya.
Dedy menambahkan, soal penanganan kasus Covid-19, secara pribadi para anggota DPRD sudah melakukan aksi soal untuk menghambat laju penularan Covid-19 dalam berbagai bentuknya. Semuanya menggunakan dana pribadi, bukan APBD.
“Mohon maaf sejak hampir sebulan yang lalu, Fraksi NasDem Jember sudah melakukan aksi sosial, yaitu penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan sembako. Dan itu akan terus berlangsung hingga Covid-19 tuntas,,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur, Deny Prasetya menegaskan, seharusnya soal anggaran penanganan Covid-19, tidak perlu repot-repot asalkan APBD 2020 disahkan. Tapi nyatanya hingga hari ini tidak ada tanda-tanda APBD 2020 bakal disahkan, sehingga Jember tidak bisa menambah anggaran baru atau mengurangi anggaran yang telah ada.
“Saya kira semua orang tahu siapa biang keroknya. Di media sudah sering diulas kok,” ucapnya.
Reporter: Aryudi A Razaq
Redaktur: A6
