MediaJatim.com, Situbondo – Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Perhutani di wilayah Kabupaten Situbondo pada tahun lalu terancam gagal sejak perencanaan. Hal itu diungkapkan Ketua Umum LSM Siti Jenar Eko Febrianto.
”Berdasar pada pengamatan kami di lapangan program RHL di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo itu gagal dikarenakan lahan atau hutan yang menjadi target penghijauan tersebut beralih fungsi dan beralih nama menjadi tanah pribadi dan bersertifikat ,” kata Eko Febrianto kepada wartawan di Situbondo, Jumat (24/4/2020).
Menurutnya, program tersebut dianggap gagal karena Perum Perhutani KPH Bondowoso tidak mengetahui kalau tanahnya diserobot warga dan status kepemilikan sudah berubah menjadi milik perorangan sejak diikut sertakan pada program Prona Tahun 2016-2017.
Beralihnya status tanah negara ini tidak lepas dari keterlibatan para cukong-cukong tanah dan oknum pemerintah desa. Bahkan oknum markus level atas di Situbondo ini juga ikut terlibat. Sehingga pelaksanaan RHL yang sudah direncanakan oleh Perhutani berpotensi gagal total.
”Indikasi gagalnya itu sejak areal target penghijauan tersebut sudah beralih status. Tapi mengapa pemerintah termasuk Pemdes dan KPH Perhutani menyetujui peralihan itu?, ini yang patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ketua Umum LSM Siti Jenar ini sudah sempat melayangkan surat resmi ke Kementerian Kehutanan dan melaporkan ke pihak Divisi Regional Perhutani Jatim untuk turun dan kroscek langsung ke bawah karena program RHL di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Kami menyampaikan ini tentunya dibarengi dengan berbagai bukti, fakta lapangan dan data yang benar. Ini juga menyangkut upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak,” imbuh Eko, sapaan akrabnya.
Ia berharap, pemerintah sebagai pemilik anggaran segera melakukan evaluasi dengan melibatkan tim independen. Tujuannya untuk membuktikan bahwa program RHL tersebut layak diteruskan atau tidak. Jangan sampai uang negara miliaran rupiah menguap tanpa hasil.
“Apalagi ini program pemulihan lingkungan yang sangat penting. Jangan sampai uang negara terus keluar, tapi di satu sisi kerusakan lingkungan tidak ada perbaikan yang signifikan. Bahkan semakin parah karena ulah perambah hutan yang tidak bisa dihentikan oleh mereka yang diberi amanah sebagai penjaga hutan dan sungai itu,” terangnya.
Eko berharap, semoga pihak terkait bisa segera memecahkan masalah ini. Sehingga masalah semacam ini tidak terus terjadi.
Reporter: Frengky
Redaktur: Zul
