Pamekasan — Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan penambahan masa jabatan kades. Yakni, dari semula enam tahun dalam satu periode menjadi 9 tahun.
Usulan itu disambut baik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur. Bahkan, fraksi partai berlambang bumi dengan sembilan bintang itu siap mengawal revisi undang-undang yang mengatur masa jabatan kades.
Penasehat F-PKB DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, usulan revisi masa jabatan kades itu sudah lama dikemukakan. Para kades menilai, membangun desa tidak cukup hanya dalam jangka waktu 6 tahun.
Setelah ditelaah, alasan yang dikemukakan para kades itu bisa diterima. Sebab, realita di lapangan, kepala desa baru bisa bekerja optimal di dua tahun terakhir masa jabatan. Perinciannya, dua tahun pertama fokus memulihkan kondisi politik desa.
Kemudian, dua tahun kedua fokus pada perencanaan pembangunan. Potensi-potensi yang dimiliki desa diinventarisasi untuk dikembangkan. Sumber daya manusia (SDM) yang akan dijadikan lokomotif pembangunan juga baru disiapkan.
“Dari total enam tahun menjabat, hanya dua tahun terakhir yang maksimal bekerja, makanya kami menilai, kades butuh tambahan masa jabatan,” kata politisi peraih suara terbanyak nasional di internal PKB pada pileg 2019 itu.
Aliyadi menyampaikan, dukungan dan dorongan agar masa jabatan kades menjadi 9 tahun bukan sekadar janji. Tapi, akan diwujudkan dengan langkah taktis dan politis berupa pengawalan regulasi.
Pengawalan akan dilakukan melalui eksekutif dan legislatif. Selain kader di DPR, PKB juga memiliki kader yang saat sekarang menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Aliyadi meminta dukungan dan doa dari seluruh kades di Madura dan Indonesia pada umumnya. Tujuannya, agar pengawalan itu sukses dan berjalan sesuai yang direncanakan.
“Aspirasi kades bukan hanya kami tampung, tapi akan kami kawal dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” tandas pria yang menjabat Ketua Komisi B DPRD Jatim itu.
Dukungan terhadap penambahan masa jabatan kades itu juga disampaikan Ketum PKB A. Muhaimin Iskandar saat bertemu AKD dan Apdesi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Bakal calon presiden 2024 itu menilai usulan tersebut sangat realistis dan layak diperjuangkan. (*/zul)
