web media jatim
Brosur UIJ Sosial Media-01
Daerah  

13 Tahun Fasilitas BLK Tanpa Pembaharuan, Plt Bupati Bangkalan Curhat ke Wamen Ketenagakerjaan

Media Jatim
Wamen Ketenagakerjaan
(Helmi Yahya/Media Jatim) Wamen Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor didampingi Plt Bupati Bangkalan Mohni saat meninjau produk hasil olahan UMKM, Rabu (8/2/2023)

Bangkalan (mediajatim.com) — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni menyampaikan kekurangan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) kepada Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Hal itu disampaikan saat Wamen Afriansyah datang ke Bangkalan untuk menghadiri Diskusi Publik Tantangan Cipta Kerja Era 5.0 di Madura yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangkalan, Rabu (8/2/2023).

Menurut Mohni, fasilitas BLK yang di Bangkalan sangat memprihatinkan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat, terutama dalam menjawab peralihan era 4.0 pada 5.0 tentang cipta kerja.

Baca Juga:  Jadi Pemateri Seminar Entrepreneurship PC IPNU Pamekasan, Annisa Zhafarina Paparkan Pentingnya Koneksi Bisnis

“Fasilitas BLK kami masih jauh dari kata layak, alat-alat yang digunakan untuk pelatihan kerja adalah barang lama. Sejak tahun 2010 tidak pernah ada tambahan atau pembaharuan,” ungkapnya.

IMG-20250502-WA0029
IMG-20250502-WA0027
IMG-20250502-WA0028
IMG-20250502-WA0031
IMG-20250502-WA0030

Mohni menambahkan, kondisi ini menjadi salah satu kesulitan Pemkab Bangkalan dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, upaya pelatihan kerja yang dilakukan tidak bisa maksimal.

“Dengan alat lama, kami kesulitan meningkatkan kualitas pelatihan. Sehingga para peserta pelatihan kerja tidak maksimal mengasah kemampuannya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Gaji Pendamping RTLH Pamekasan di Atas UMK, Bahkan Pernah Tembus Rp3,1 Juta!

Sementara Wamen Kemenaker Afriansyah Noor, menjelaskan, fasilitas BLK yang kurang layak pakai itu bukan hanya terjadi di Bangkalan, melainkan hampir rata menjadi masalah di seluruh Indonesia.

“Bukan hanya di Bangkalan, hampir seluruh Indonesia mengeluhkan hal serupa,” tegasnya.

Namun, pihaknya berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada presiden agar anggaran Kemenaker RI ditingkatkan.

“Tahun 2022 itu pembelajaran di BLK mencapai 16 paket, sekarang hanya 12 paket, memang turun. Semoga tahun ini bisa bertambah,” tutupnya. (hel/zul)