Segenap pimpinan dan karyawan_20240408_235739_0000

Selain Paripurnakan LKPJ 2022, DPRD Sumenep Juga Bahas Tiga Raperda

Media Jatim
DPRD Sumenep
(Dok. Humas DPRD Sumenep) Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumenep pada Senin (13/3/2023).

Sumenep, mediajatim.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tahun anggaran 2022.

8_20240408_234212_0006
21_20240408_234212_0019
5_20240408_234212_0003
2_20240408_234211_0000
3_20240408_234211_0001
10_20240408_234212_0008
Diskon_20240411_102039_0000

Selain membahas LKPJ, rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (13/3/2023) di Graha Paripurna DPRD Sumenep tersebut, juga membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

6_20240408_234212_0004
14_20240408_234212_0012
7_20240408_234212_0005
Diskon_20240408_235150_0000
24_20240408_234212_0022
13_20240408_234212_0011

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota legislatif, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Sumenep, dan beberapa undangan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi, mewakili Bupati Achmad Fauzi, hadir dan membacakan nota penjelasan Bupati terhadap LKPJ tahun 2022 Pemkab di hadapan seluruh peserta sidang.

Hal itu mendapat apresiasi baik dari Ketua DPRD Sumenep. Pasalnya, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Pemkab telah berhasil menyampaikan LKPJ tepat waktu.

9_20240408_234212_0007
20_20240408_234212_0018
15_20240408_234212_0013
17_20240409_074953_0000
16_20240408_234212_0014
Diskon_20240409_180711_0000

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yakni di bulan ketiga setelah berakhir masa anggaran,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemkab Bangkalan Sidak Toilet Senilai Rp180 Juta, Tiga Tahun Tak Berfungsi!

Sementara dalam pembahasan tiga Raperda Pemkab Sumenep, Hamid mengatakan, akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Sumenep.

“Pansus akan lebih detail membahas ini semua. Sehingga, bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk pemerintah daerah, mulai perencanaan, hingga pada tataran eksekusi kegiatan,” ungkapnya.

Adapun tiga Raperda yang dimaksud tersebut, kata Hamid, yakni Raperda Pajak dan Retribusi, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda Pengelolaan Limbah Domestik.

Dia berharap, sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Sumenep tersebut, bisa berjalan lancar dan penuh khidmat. “Semoga pembahasan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” pungkasnya.(mj11/faj)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240410_124753_0000
4_20240408_232459_0003
6_20240408_232459_0005
1_20240408_232458_0000
Dinas lingkungan hidup kabupaten sumenep_20240408_232720_0000
7_20240408_232459_0006
3_20240408_232459_0002
8_20240408_232459_0007
2_20240408_232459_0001