Bangkalan, mediajatim.com — Pemerintah Kabupaten Bangkalan tetap akan melanjutkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang dua meski ada beberapa konflik yang belum tuntas di sejumlah desa.
Berdasarkan penelusuran mediajatim.com, dari total 149 desa di Bangkalan yang akan melaksanakan Pilkades, ada tiga desa yang mengalami konflik, dan belum ada penyelesaian hingga saat ini.
Adapun tiga desa tersebut, yakni Desa Bator, Kecamatan Klampis, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, dan Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Rudyanto menyampaikan, pemerintah akan tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkades gelombang dua, meski konflik di tiga desa tersebut belum tuntas.
“Pilkadesnya tetap kami lanjut, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yakni 10 Mei 2023,” katanya. Rabu (3/5/2023).
Rudy mengakui bahwa hingga menjelang pencoblosan, memang masih ada sejumlah desa yang melakukan demonstrasi dengan tuntutan penundaan Pilkades. Namun hal itu tidak membuat pelaksanaan Pilkades gelombang dua di Bangkalang ditunda.
Mengenai Desa Bator yang sebelumnya sempat mengalami konflik berdarah, kata Rudy, Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Kabupaten Bangkalan tetap akan melanjutkan tahapan pencoblosan. Tetapi untuk pengamanannya akan ditambah.
“Jadi pencoblosan akan tetap dilaksanakan meski di desa yang bermasalah, sebab semua tahapannya sudah sesuai dan tidak ada pelanggaran,” terangnya.
Salah satu tokoh masyarakat di Desa Bator, Kecamatan Klampis, M (47) menyampaikan, penyelesaian konflik di lingkup desa saat ini memang belum selesai.
Meskipun ada sejumlah pelaku yang ditangkap pada insiden berdarah kemarin, ujar M, kondisi Desa Bator kini tetap memanas.
“Atas kondisi ini, banyak warga yang tidak setuju jika Pilkades di sini masih dilanjut,” ucapnya, Rabu (3/5/2023).
Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono belum memastikan skema pengamanan Pilkades di tiga desa yang saat ini masih memanas itu.
“Namun yang jelas, personil di tiga desa tersebut akan ditambah dibandingkan desa yang tidak bermasalah,” pungkasnya.(hel/faj)
