Pamekasan, mediajatim.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi 45.000 ton tahun ini.
Terdiri dari 27.000 ton pupuk Urea dan 18.000 ton Nitrogen, Fosfor dan Kalium (NPK). Jumlah ini jauh dari rencana kebutuhan yang diajukan pada akhir 2022 lalu yakni 64.000 ton.
Kasi Pengawasan dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Slamet Supriyadi menjelaskan bahwa jatah 45.000 ton pupuk tersebut tidak bisa diambil seluruhnya.
“Kami hanya bisa mengambil 42.000 ton. 27.000 ton Urea hanya bisa diambil 24.000 ton (hangus 3.000 ton, red), ini terkendala banyak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sinkron dengan KK,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (16/6/2023).
Bahkan, kata Slamet, banyak fotokopi KTP yang sudah rusak sehingga kesulitan dibaca saat akan diupload ke E-Alokasi Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian RI.
“Sebenarnya pupuk sebanyak itu eman kalau tidak diambil, sebab subsidi dari pemerintah, dan minimal bisa membantu memenuhi kebutuhan petani, meski tidak sangat banyak,” kata Slamet.
Pihaknya mengaku sudah lama mewanti-wanti penyuluh agar hal tersebut tidak terjadi lagi tahun ini sehingga alokasi yang diberikan pemerintah bisa turun semua.
“Kalaupun data sudah diinput maka 3.000 ton sisanya tidak bisa diambil lagi, sebab, untuk memperbaiki data yang salah butuh waktu agak lama, sedangkan kami di sisi lain dikejar deadline,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A Rahim berharap DKPP bisa memperbaiki sistem yang menjadi kendala di lapangan selama ini.
“Jika memang kendalanya sudah ketahuan, maka kewajiban mereka untuk memikirkan agar tidak terulang kembali dalam pelaksanaan tahun depan,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (16/6/2023).
Politisi Gerindra itu juga meminta DKPP memonitoring secara serius agar tidak ada permainan yang tidak sehat dalam penyaluran pupuk bersubsidi baik di kios atau distributor.
“Termasuk pengawas di lapangan harus memastikan tidak ada penimbunan dan penyalahgunaan pupuk dan tidak ada ceritanya lagi pupuk bersubsidi dikirim ke luar daerah, sebab, yang ada saja tidak cukup, apalagi malah dikirim keluar,” pungkasnya.(rif/ky)
