Pamekasan, mediajatim.com — Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan mendatangi Kantor Pemkab setempat, Senin (8/1/2024).
Mereka mempertanyakan karut-marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi. Ketua PC PMII Pamekasan Homaidi menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk subsidi ini kerap terjadi pada setiap musim.
“Para petani juga mengeluhkan penebusan pupuk harus dengan uang muka dulu, jika tidak ada uang muka, maka akan dijual ke orang lain,” ungkapnya, Senin (8/1/2024).
Selain itu, kata Homaidi, ada kios yang menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Banyak penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga hal ini menjadi faktor kelangkaan saat musim tanam,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Homaidi, banyak kios yang tidak berizin dan tidak terdaftar sebagai penyedia pupuk bersubsidi.
“Kami meminta Pj Bupati mengevaluasi peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), mengevaluasi RDKK, dan mengevaluasi pendistribuan pupuk ini,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta Pemkab untuk mencabut izin distributor pupuk yang diduga melanggar aturan dengan menjual pupuk ke luar daerah tanggung jawabnya.
Homaidi juga mengaku siap membuka data karut-marutnya distribusi pupuk subsidi ini. “Mari buka datanya,” sambungnya.
Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Achmad Faisol meminta agar tuntutan yang disampaikan PMII Pamekasan dibicarakan di forum lain.
“Saat ini kami belum siap menunjukkan data-data yang diminta, artinya kami butuh waktu untuk menyiapkan hal tersebut,” ungkapnya saat menemui massa aksi, Senin (8/1/2024).
Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh aksi massa. PMII tetap menginginkan transparansi data agar bisa disaksikan oleh masyarakat.
Karena tidak menemukan penjelasan representatif dari pihak KP3, massa aksi kecewa dan menyegel Kantor Pemkab Pamekasan.(rif/ky)
