Sumenep, mediajatim.com — DPRD Sumenep menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruang Rapat Terbuka Kantor Dewan setempat, Senin (3/6/2024).
Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Sumenep ini, dihadiri langsung oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menerangkan, rapat paripurna ini digelar untuk mengetahui LKPJ Pemkab tahun lalu.
“LKPJ ini harus disampaikan dalam bentuk pembukuan keuangan,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Aham ini, Senin (3/6/2024).
Lebih lanjut Gus Aham menjelaskan, LKPJ Pemkab ini adalah pertanggungjawaban yang memuat data informasi keuangan Pemkab Sumenep. “Ini harus dilaporkan dengan tepat, lengkap, benar, dan tepercaya,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Gus Aham juga menyampaikan bahwa DPRD Sumenep menerima LKPJ Pemkab Sumenep.
“Sejak 28 hingga 29 Mei 2024, DPRD telah menghadirkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembahasan capaian serapan dan sisa anggaran 2023 secara terperinci,” ulasnya.
Namun meski diterima, lanjut Gus Aham, DPRD memiliki sejumlah catatan terhadap penggunaan keuangan Pemkab.
“Ada beberapa permasalahan yang harus segera diatasi oleh eksekutif melalui strategi jitu. Sehingga, pembangunan bisa berjalan lebih baik,” bebernya.
Pertama, kata Gus Aham, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar keuangan daerah semakin mandiri.
“Cara efektif yang bisa dilakukan, yakni dengan melakukan inovasi program agar hasilnya semakin bagus,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Gus Aham, melakukan perbaikan dari sisi perencanaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran di masing-masing OPD.
“Khususnya pada penganggaran belanja pegawai harus memperhitungkan accres yang nominalnya maksimal 1 persen untuk belanja besar, dan 2 persen untuk belanja kecil,” ulasnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha keras dan maksimal untuk merealisasikan APBD 2023.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep ini juga mengucapkan terima kasih atas saran dan pandangan DPRD terhadap Pemkab Sumenep.
Semua arahan dan saran yang disampaikan DPRD, ujar Fauzi, adalah bahan masukan yang sangat berharga bagi Pemkab dalam melakukan penyempurnaan.
“Ini bisa menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun yang akan datang,” pungkasnya.(ly/faj/**)
