Sumenep, mediajatim.com — Ketua DPC PPP Sumenep KH. Ali Fikri mengaku kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi dari partainya sendiri untuk nyalon bupati di Pilkada 2024.
Kiai Ali Fikri mengaku sudah dua kali berupaya untuk mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PPP sepanjang Juli 2024.
Pertama pada 3 Juli 2024. DPP PPP mengajukan tiga pertanyaan ke Kiai Fikri; akan berkoalisi dengan partai apa; siapa yang akan dijadikan wakilnya; dan bagaimana terkait dana Pilkadanya.
“Waktu itu saya meminta agar terbitkan saja surat tugas untuk saya. Saya akan selesaikan yang tiga itu dengan batas waktu yang diberikan DPP. Namun tidak ada respons,” ungkapnya, Minggu (28/7/2024).
Pertengahan Juli 2024, Kiai Fikri kembali ke kantor DPP PPP. Dia berusaha dengan maksud yang sama untuk mendapatkan surat tugas dan rekom maju di Pilkada Sumenep 2024.
Namun, lanjut Kiai Fikri, sikap DPP semakin memperjelas bahwa keberadaan DPC PPP Sumenep hanya menjadi tumbal untuk kepentingan Pilkada yang lain, utamanya di Kabupaten Pamekasan.
“Kata-kata sekjen waktu itu semakin memperjelas bahwa DPP PPP tidak berpihak kepada kami,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Mas Kiai ini mengaku tidak mengerti apa yang dikehendaki DPP terhadap DPC PPP Sumenep.
“Seharusnya DPP sebagai orang tua memberikan bimbingan dan support kepada kami sebagai anaknya,” tukas dia.
Melihat hal itu, Pengamat Politik dari Kampus UNIJA Madura Wildan Rasaili menyayangkan sikap DPP PPP yang enggan memberikan dukungan kepada salah seorang kader terbaiknya yaitu Kiai Ali Fikri.
“Sayang sekali DPP PPP tidak memedulikan kekuatan lokal partai dan kader terbaiknya. Justru, DPP saya kira terjebak terhadap diplomasi elit. Siapa yang kuat membangun komunikasi dengan elit pusat maka itu yang mendapatkan rekomendasi,” terang dia, Senin (29/7/2024).
Kata Wildan, DPC PPP Sumenep tidak memiliki otonomi khusus. DPP yang menentukan calon yang akan diusung.
“Ini paradoks, antara kedaulatan ketua umum atau DPP PPP dengan kedaulatan rakyat. Jadi, penting sebenarnya DPP mempertimbangkan kekuatan partai dan kadernya di tingkat lokal,” imbuhnya.
Dosen FISIP UNIJA Madura itu juga menyampaikan bahwa kepentingan publik saat ini seolah-olah dikendalikan oleh elit.
“Karena istilah tumbal ini menunjukkan kepentingan elit, bukan kepentingan publik,” sebut Wildan.
Madura yang merupakan basis nahdiyin dan santri, sambung Wildan, seharusnya menjadi pertimbangan bagi DPP PPP untuk mendorong Kiai Fikri maju di Pilkada Sumenep 2024.
“PPP kan tidak kekurangan kader terbaik di tingkat lokal. Seharusnya DPP mendorong dengan memberikan rekomendasi (ke Kiai Fikri, red) untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Sumenep 2024 nanti,” pungkasnya.(man/ky)
