Pamekasan, mediajatim.com — Pernyataan Ali Masykur tentang fit and proper test DPP PPP terkait calon Ketua DPRD Pamekasan memicu kegaduhan.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Ali Masykur menyebut ada dua kader DPC PPP Pamekasan yang ikut fit and proper test, yakni dia sendiri dan Andy Suparto.
“Yang sempat dipanggil ke DPP dua orang, Pak Andy dengan saya. Yang ikut fit and proper test. Namun SK DPP tunggal ke saya,” kata Ali, Senin (9/9/2024).
Akan tetapi, apa yang dikatakan Ali Masykur dibantah oleh Andy Suparto. Andy mengatakan tidak pernah dipanggil DPP PPP apalagi mengikuti fit and proper test.
“Saya heran juga kalau bertanya ke saya terkait fit and proper test. Karena saya tahu itu setelah muncul di media,” bantah Andy, Selasa (10/9/2024).
Dia mengatakan tidak pernah dipanggil dan diundang DPP PPP termasuk untuk fit and proper test sebagai kandidat Calon Ketua DPRD Pamekasan.
Perbedaan statament dua politisi PPP Pamekasan ini menuai sorotan, termasuk dari Dewan Pakar DPC PPP Pamekasan.
Anggota Dewan Pakar PPP Pamekasan Ach. Zaini menyesalkan polemik dua anggota DPRD Pamekasan 2024-2029 itu.
“Andy Suparto memang dalam waktu yang berdekatan pergi ke DPP saat itu, namun bukan dalam rangka ikut tes tapi untuk menjemput SK rekomendasi Ra Baqir-Taufadi,” ungkap Zaini, Sabtu (14/9/2024).
Kata Zaini, banyak yang mempertanyakan soal polemik fit and proper test tersebut. Siapa yang sesungguhnya berbohong soal keikutsertaan tes calon Pimpinan DPRD Pamekasan.
“Karena menurut majelis, yang diusulkan ke DPP menjadi calon pimpinan DPRD hanya Andy Suparto dan Halili, dan itu sesuai dengan kesepakatan forum saat rapat bersama,” beber Zaini.
Namun anehnya, kata Zaini, belum ada surat undangan fit and proper test kepada dua figur yang diusulkan DPC PPP, tiba-tiba turun SK DPP tentang penetapan Ali Masykur sebagai pimpinan DPRD.
“Sepanjang saya kenal dengan Andy Suparto, Insyaallah dia tidak pernah berbohong kalau soal kedinasan. Kalau Ali Masykur saya jarang komunikasi,” tegasnya.
Secara prosedur, lanjut dia, usulan calon pimpinan itu berasal dari DPC sebab yang lebih mengetahui tentang pengurus dan kondisi daerah.
“Karena itu sudah keputusan DPP, ya, harus diterima namun di sisi lain kami menanggung malu sebab timbul pertanyaan di publik, siapa sebenarnya yang bohong, dan mencoreng nama PPP,” pungkasnya.(rif/ky)
