web media jatim
IMG-20250416-WA0052

Banyak Madrasah di Bangkalan Tak Berizin, Disdik Tuding Kemenag Lalai Mengawasi 

Media Jatim
Kemenag
(Helmi Yahya/Media Jatim) Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Bangkalan Ali Yusri Purwanto saat ditemui di kantornya, Rabu (9/4/2025).

Bangkalan, mediajatim.com — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan menuding Kemenag setempat lalai melakukan pengawasan terkait penerbitan izin madrasah di bawah naungannya.

Akibat kelalaian Kemenag ini, kini banyak madrasah di Bangkalan yang berdiri tanpa izin lengkap.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Bangkalan Ali Yusri Purwanto mengatakan, banyaknya madrasah diniah dan sekolah dasar (SD) swasta di Bangkalan kian meresahkan.

Kondisi ini, kata Ali, membuat SD negeri kekurangan siswa, sehingga akhirnya harus melakukan regrouping.

“Banyak madrasah swasta yang muncul di pelosok desa, salah satunya di Geger. Itu ada sekitar lima madrasah di satu desa, bagaimana di satu kecamatan, atau bahkan se-kabupaten, pasti banyak,” ungkapnya, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga:  Deklarasi Organisasi, DEM Madura Angkat Masalah Ketahanan Energi Nasional

Lembaga pendidikan swasta tersebut, ujar Ali, banyak yang tidak melengkapi izin ke Kemenag Bangkalan.

Kata Ali, kadang ada yang izinnya mendirikan pondok pesantren tapi faktanya berbentuk sekolah dasar. Padahal jika ingin membangun sekolah, harus koordinasi dengan Disdik.

578d6c76e1a649b880d7adeecca99cd7
IMG-20250416-WA0053

“Tentu, izin yang menerbitkan Kemenag, yang mengetahui syaratnya juga Kemenag. Tapi kalau itu dibangun di dekat SD negeri, maka ini akan merugikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Bangkalan Sulaiman mengatakan, di kabupaten ujung barat Madura ini, ada 147 madrasah ibtidaiah dan 147 madrasah sanawiah.

Baca Juga:  Kronologi Laka Maut Suami Istri yang Hendak ke Pesantren Sidogiri di Jalur Pantura Probolinggo

Berkaitan dengan lembaga swasta yang dibangun di dekat SD negeri, pihaknya mengaku tidak mengetahui data pastinya.

“Kami tidak tahu yang dimaksud itu di mana, nanti mungkin bisa disampaikan lebih detail,” tuturnya, Jumat (11/4/2025).

Namun, Sulaiman membenarkan bahwa ada SD atau MI yang perizinannya pondok pesantren. “Jadi izinnya Ponpes. Tapi ternyata di Ponpes tersebut juga dibangun SD atau MI,” ucapnya.

Praktik tersebut, terang Sulaiman, tentu salah. Kemenag akan segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Disdik Bangkalan terkait hal demikian.

“Yang seperti itu banyak, tapi kami tidak bisa menyebutkan angka spesifiknya berapa, nanti akan segera kami lakukan sanding data dengan Disdik Bangkalan,” tandasnya.(hel/faj)