web media jatim
IMG-20250416-WA0052

Bupati Bangkalan Pakai Mobdin Lama, Minta Mobil Baru yang Disewa Pemkab Dikembalikan

Media Jatim
Bupati
(Helmi Yahya/Media Jatim) Salah seorang warga saat berada di dekat Mobil Dinas Bupati Bangkalan Toyota Land Cruiser 300 di Parkiran Pemkab setempat, Senin (14/4/2025).

Bangkalan, mediajatim.com — Bupati Bangkalan Lukman Hakim meminta Pemkab untuk mengembalikan mobil dinas baru yang telah disewa.

Diketahui, Bagian Umum Sekretariat Daerah Bangkalan telah meneken kontrak sewa mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati setempat pada Januari 2025 lalu.

Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sama-sama disewakan mobil Kijang Innova Zenix putih dan Toyota Fortuner hitam.

“Pengadaan itu sudah sesuai dengan aturan, karena pemerintah daerah memang harus menyediakan mobil dinas untuk kepala daerah yang terpilih,” ujar Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Bangkalan Erwin Yoesoef, Senin (14/4/2025).

Baca Juga:  Tampil Berdekatan dengan Pengajian Kiai Musleh di Sumenep, DJ Gea Jadi Sorotan Warga

Namun setelah mengikuti retreat dan ada kebijakan efisiensi anggaran, tutur Erwin, Bupati Bangkalan tidak berkenan memakai mobil dinas yang sudah disewakan.

578d6c76e1a649b880d7adeecca99cd7
IMG-20250416-WA0053

“Bupati memilih menggunakan mobil dinas lama Land Cruiser 300 dan Kijang Innova Venturer dari pemerintah sebelumnya. Bahkan bupati sempat minta mobil dikembalikan, tetapi karena sudah ada sewa kontrak selama satu tahun, maka nanti akan dievaluasi,” ucapnya.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menolak menggunakan mobil dinas baru itu pada Maret 2025, saat membuka Bazar Ramadan. Pada saat itu, Bupati memilih menggunakan mobil dinas lama.

Baca Juga:  Pelapor Dugaan Pemotongan Bantuan PKH di Sampang Mengaku Terjebak

“Selama mobil dinas saya masih bisa digunakan, saya tidak akan mengganti mobil dinas,” ucap Lukman, Senin (14/4/2025).

Orang nomor satu di Bangkalan itu mengaku lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan.

Menurutnya, apabila jalan di Bangkalan masih banyak yang rusak, pejabat seharusnya tidak mengenakan mobil dinas baru.

“Kita ingin memperbaiki jalan yang rusak dulu, itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” tutupnya.(hel/faj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *