Sumenep, mediajatim.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumenep menggelar silaturrahmi dengan TP-PKK Kecamatan se-Sumenep di Gedung Korpri, Selasa (29/4/2025).
Pada acara tersebut, Ketua TP PKK Sumenep Nia Kurnia Fauzi menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan program Desa Model Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (Sadel Cepak).
Nia menyebut bahwa perkawinan anak akan berdampak buruk terhadap jenjang pendidikan, kesehatan dan masa depan anak.
“Anak yang menikah dini berisiko putus sekolah, mengalami kekerasan rumah tangga, stunting, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan layak,” ungkapnya, Rabu (29/4/2025).
Setiap anak, ungkap Nia, berhak untuk tumbuh, belajar, dan mempersiapkan diri secara matang sebelum membangun rumah tangga.
“Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak mereka, tapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan masa depan,” imbuhnya.
Bersyukur, kata Nia, tren pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Sumenep terus menurun.
Kata Nia, pada 2020 pengajuan dispensasi nikah 2.029 kasus. Pada 2024, 212 kasus. Sementara pada awal 2025, tercatat 23 pengajuan pada Januari dan 16 pada Februari.
“Meski angkanya menurun, tapi ini tetap jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mewujudkan Sumenep sebagai kabupaten nol persen perkawinan anak, demi mencetak generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu membawa Sumenep menjadi lebih maju,” jelasnya.
TP PKK Sumenep, tegas Nia, akan mendorong pengembangan program Sadel Cepak dengan melibatkan semua pihak.
“Kader PKK harus menjadi garda terdepan. Setiap edukasi kecil di desa, keluarga, majelis taklim, dan posyandu adalah investasi besar bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumenep dan seluruh anggota TP PKK Kecamatan se-Sumenep.(man/ky)
