MediaJatim.com, Banyuwangi – Aksi tolak tambang emas Tumpangpitu kembali terjadi di DPRD Banyuwangi. Kali ini belasan warga Pesanggaran mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menghentikan pertambangan emas yang dinilai mengancam warga di sekitar gunung tersebut, Senin (25/2).
Ari salah satu orator aksi memaparkan, warga meminta DPRD jangan bersembunyi saat membahas tambang emas Tumpangpitu, karena hal ini menyangkut nasib warga yang ada di Pesanggaran.
“Kami meminta DPRD segera membentuk Pansus yang diharapkan bisa menjembatani aspirasi warga. Selama ini sudah banyak kebohongan yang dilakukan pengelola tambang emas di Tumpangpitu,” papar Ari.
Nur Aini, yang juga berorasi di aksi tersebut tetap bersi keras meminta kegiatan pertambangan emas dihentikan. Karena menurutnya, selama ini keberadaan tambang hanya merusak lingkungan.
“Gunung hanya dikeruk hingga permukaan Tumpangpitu terus menurun. Ini bisa berbahaya, karena bisa mengancam warga di sekitarnya,” terang Nur Aini.
Setelah berorasi di halaman belakang Gedung DPRD Banyuwangi, peserta aksi akhirnya ditemui anggota DPRD Banyuwangi. Anggota dewan tersebut antara lain, Made Swastiko dari Fraksi Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (PDIP), Andi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan M. Basir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian para peserta dipersilahkan masuk ke ruang khusus DPRD Banyuwangi. Perwakilan aksi diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya dan disampaikan oleh Ari, Nur Aini, Joko.
Mendengar aspirasi warga yang menginginkan penutupan tambang emas Tumpangpitu, Made Swastika hanya menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi warga ke pimpinan DPRD. Ketika salah satu perwakilan warga ingin berdialog, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menolak.
“Kami hanya mencatat aspirasi dan menyampaikan ke pimpinan,” terang wakil rakyat, tersebut.
Sementara M. Basir, yang ikut menemui warga ke sejumlah wartawan menegaskan, jika Fraksi PPP sejak awal sudah menolak adanya pertambangan emas. Karena menurutnya, pihaknya sudah melihat adanya ketidak benaran sejak berdirinya tambang emas di Tumpangpitu.
“Selain proses perizinannya, juga masalah lahan pengganti yang tidak pernah ada. Seperti yang selama ini dikatakan ada di Bondowoso. Itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Disinggung soal batalnya acara hearing dengan pihak pengelola tambang emas Tumpangpitu, M. Basir sepenuhnya menyerahkan ke pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
“Anggota hanya bisa menyampaikan kepada pimpinan. Karena itu kami akan sampaikan batalnya agenda hari ini,” pungkas anggota dewan dari Fraksi PPP, tersebut.
Reporter : Yudi Irawan
Redaktur : Sulaiman
