Sekitar pukul 08.56 WIB, di group WhatsApp Jurnalis dan DPRD, salah seorang anggota memposting peringkat 10 besar kabupaten/kota termiskin di provinsi Jawa Timur. Tak disangka, Kabupaten Sumenep menempati peringkat kedua teratas sebagai kabupaten termiskin setelah Kabupaten Sampang.
Dalam diskusi itu, ada salah seorang abang anggota dewan yang bertanya: peringkat miskinnya kedua terbawah atau teratas? Anggota yang memposting menegaskan bahwa Kabupaten Sumenep termiskin kedua teratas sesuai data BPS tahun 2019.
Masih soal kabupaten miskin, diskusi berlanjut pada telaah keberpihakan anggaran di Sumenep. Selama ini, postur anggaran dinilai masih berpihak pada belanja pengawai. Bukan pada belanja kerakyatan. Ini diduga menjadi musabab awal Kabupaten Sumenep menjadi termiskin kedua di Jawa Timur. Meskipun PAD-nya cukup besar.
Lebih dari itu, telaah dari anggota dewan yang lain juga cukup menarik perhatiaan. Menurutnya, jumlah kunker anggota DPRD, paket proyek dan pokir, disinyalir menjadi sebab lemahnya pengawasan pembangunan di Sumenep. Pembangunan yang digembar-gemborkan untuk rakyat, menjadi mudah “dikendalikan” dan dikibuli oleh oknum. Rakyat menjadi terasing dari yang semestinya mereka tahu dan mereka rasakan.
Semakin siang, diskusi di group WhatsApp semakin hangat. Sebagai intermezzo, ada juga yang sempat memposting foto/stiker konten dewasa. Diskusi sempat terhenti sejenak kemudian berlanjut.
Dari sekian diskusi soal kabupaten miskin sampai keberpihakan anggaran, laporan dugaan tilap anggaran perjalanan dinas atau perdin oleh pimpinan dewan tetap mengemuka.
Akhir-akhir ini, dugaan tilap anggaran perdin sedang hangat diperbincangkan. Bahkan dalam perkembangannya, 2 ketua fraksi di DPRD Sumenep sudah berkonsultasi dengan kejaksaan negeri setempat untuk melaporkan pimpinan dewan soal dugaan tilap anggaran perdin itu.
Poin lain dari diskusi ini, ada sekian kawan-kawan anggota group yang tidak percaya pada “hasil kerja” anggota dewan. Dugaan bahwa anggota dewan hanya memperkaya diri dan sekedar membuncitkan perut, sesekali muncul dalam diskusi itu.
Seperti biasa, diskusi ini tidak ada point dan kesimpulan apapun. Semua yang diperbicangkan seperti menjadi angin lalu. Hilang begitu saja.
Karena diskusi di group WhatsApp sudah berhenti, saya menduga, mungkin memang begitu cara kerja anggota DPRD; tidak perlu ada satupun yang selesai. Tidak perlu. Cukup berpikir seperti manusia pada hakikatnya; terus mencari cara agar tetap hidup dan terus mempertahankan diri. Itu saja. Sesama manusia, kami merasa tidak jauh berbeda. Tapi lebih bejat siapa?
Gapura,
23 Pebruari 2020
Penulis: Nur Khalis, warga Kabupaten Sumenep.
