Pamekasan — Pada tahun anggaran 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Pamekasan tidak menganggarkan dana untuk kegiatan literasi.
Kondisi ini mendapat sorotan dari salah seorang Pegiat Literasi di Pamekasan, Zainal A Hanafi. Menurutnya, pemerintah kabupaten (pemkab) seharusnya memberikan perhatian lebih kepada pengembangan literasi.
“Sepertinya penyebutan kota literasi kita tunda dulu, karena pengembangannya saja tidak masuk prioritas,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (6/1/2023).
Menurut alumnus Universitas Madura itu, pemkab sepertinya lebih puas dengan label saja, bukan kepada proses yang harusnya dilaksanakan terlebih dahulu.
“Jika hanya ingin disebut Kota Literasi, ya silakan. Tapi miris jika hanya soal sebutan saja kita merasa puas,” imbuhnya.
Sementara Kepala DPK Pamekasan Prama Jaya mengatakan, pihaknya saat ini fokus melengkapi kekurangan di sektor pelayanan saja.
“Kalau seperti pelatihan menulis, tidak ada. Kami ingin melengkapi bahan bacaan buku,” ujarnya, Jumat (6/1/2022). Diketahui, DPK tahun ini menganggarkan Rp200 Juta untuk pengadaan buku.
Prama juga menjelaskan, pengadaan buku ini bukan tanpa alasan. DKP selama dua tahun terakhir tidak pernah belanja buku sama sekali.
Selain itu, kata Prama, keterbatasan anggaran juga menjadi penyebab alokasi anggaran bagi kegiatan literasi tidak ada.
“Pelayanan menjadi prioritas kami tahun ini,” tukasnya. (rif/zul)
