web media jatim
Brosur UIJ Sosial Media-01
Segenap pimpinan dan karyawan_20250605_201559_0000
10_20250605_164323_0009
3_20250605_164323_0002
5_20250605_164323_0004
Display Pancasila dan Lebaran 2024_20250605_233152_0000

Mathur Husyairi Kembali Nyaleg dari PBB, Masalah Kemiskinan di Jawa Timur Jadi Atensi Pokok

Media Jatim
Mathur Husyairi
(Dok. Media Jatim) Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi.

Bangkalan, mediajatim.com — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Mathur Husyairi telah membulatkan tekadnya untuk kembali maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB).

2_20250605_164322_0001
7_20250605_164323_0006
4_20250605_164323_0003
12_20250605_164323_0011
1_20250605_164322_0000

Jika terpilih kembali pada 2024 mendatang, Mathur mengaku akan fokus salah satunya pada penanganan kemiskinan di Madura secara khusus dan Jatim secara umum.

9_20250605_164323_0008
8_20250605_164323_0007
5_20250605_164641_0004
11_20250605_164323_0010

Selama ini, kata politisi asal Bangkalan itu, dirinya terus melakukan pendekatan formal dan informal kepada masyarakat dengan reses, dengar pendapat, dan kegiatan wawasan kebangsaan di Madura.

“Dalam satu bulan empat kali saya rutin melakukan pendekatan formal itu, beberapa bulan terakhir ini saya intens ke Pamekasan dan Sumenep,” ungkapnya, Senin (15/5/2023).

Selain itu, Mathur juga membentuk kelompok masyarakat melalui grup WhatsApp untuk menjalin dan menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai tokoh di Madura.

“Ada sejumlah grup yang dipelopori pemuda, aktivis dan juga masyarakat, karena ini lebih memudahkan komunikasi,” terangnya.

IMG-20250502-WA0029
IMG-20250502-WA0027
IMG-20250502-WA0028
IMG-20250502-WA0031
IMG-20250502-WA0030
IMG-20250604-WA0240
4_20250605_164641_0003
6_20250605_164641_0005
1_20250605_164641_0000

Lebih lanjut Mathur menjelaskan, penanganan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya Madura, belum berhasil.

“Ini juga diakui oleh Gubernur Jawa Timur, bahwa angka kemiskinan di Jatim masih kesulitan ditekan, dan saya kira penyebabnya adalah kevalidan data,” tutur dia.

Baca Juga:  Dorong Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula, KPU Sampang Nobar Film Kejarlah Janji Bersama Mahasiswa IAI Nata

Data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Mathur, belum tentu valid. Selain itu, jika pun ada bantuan simultan uang Rp2,5 juta untuk tiap-tiap keluarga miskin, dia nilai bukan solusi jangka panjang.

“Selama ini bantuan semacam ini, kan, hanya bertahan dalam waktu singkat, dan ini tidak bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat di Jawa Timur,” paparnya.

Pengentasan kemiskinan, kata Mathur, perlu diatasi jangka panjang dengan cara perbaikan infrastruktur di desa, distribusi air bersih, dan terjaminnya aliran listrik.

Dengan begitu, imbuh Mathur, ekonomi masyarakat akan bergeliat tumbuh, dan ujungnya, angka kemiskinan lebih mudah ditekan.

“Ke depan, data kemiskinan akan kami minta melalui operator desa, kemudian bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhannya,” tutupnya.(hel/ky)