Seorang Pejabat Beberkan Dugaan Mahar Rp600 Juta Jadi Kepala Dinas dan Kejanggalan Seleksi JPTP Pamekasan 2023

Pamekasan, mediajatim.com — Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pamekasan 2023 dan pengisian kursi kepala dinas diwarnai isu tak sedap.

Salah seorang pejabat, Akhmad Basri Yulianto, diduga membayar mahar Rp600 juta untuk duduk di kursi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan.

Dugaan ini dibeberkan oleh salah seorang pejabat Pemkab Pamekasan yang enggan dimediakan namanya, Sabtu (1/7/2023) malam.

“Lelang JPTP itu hanya simbolis saja, nyatanya, yang punya nilai terbaik belum tentu terpilih jadi kepala dinas,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Sabtu (1/6/2023).

Dia juga mengatakan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memegang penuh kendali, termasuk, dalam dugaan adanya mahar untuk menjadi pimpinan instansi.

“Ada potensi harga kepala OPD lain juga begitu, sekelas Wakil Direktur (Wadir) di RSUD Smart Pamekasan itu mencapai Rp100 juta, kalau kepala puskesmas informasinya dari Rp75 juta hingga Rp100 juta, dan setiap bulan masih diminta membayar iuran,” bebernya.

Hal yang membuat dia miris, Bupati Baddrut dalam setiap sambutannya mengatakan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Nyatanya praktik di lapangan lebih parah, orang-orang yang kinerjanya sudah luar biasa baik harus rela diganti karena tidak menyetorkan fee, ini miris sekali,” katanya.

Mengenai bukti transaksi jual beli jabatan kursi Kadisperindag tersebut dia mengaku belum memiliki bukti.

Namun, dia mengaku mendengar bahwa Akhmad Basri Yulianto pernah curhat soal mahar itu ke Ketua DPRD Pamekasan Halili beberapa waktu lalu.

Dihubungi terkait hal itu, Halili mengaku tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Basri, apalagi, soal bayar sejumlah uang sebelum menjabat Kepala Disperindag.

“Saya memang kenal dengan Basri, namun, komunikasi soal mutasi jabatan yang kemarin tidak ada komunikasi,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Minggu (2/7/2023).

Politisi PPP itu juga mengaku sudah lama tidak menjalin komunikasi dengan pria yang menjabat sebagai Kadisperindag Pamekasan tersebut.

“Saya pernah komunikasi soal pengajuan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Pegantenan karena banyak yang mati (saat itu Basri jadi Kadishub, red), selain itu saya tidak berkomunikasi dengannya, apalagi, terkait lelang jabatan kemarin,” ucapnya.

Sementara Kadisperindag Pamekasan Akhmad Basri Yulianto menerangkan bahwa mahar Rp600 juta kepada Bupati Baddrut itu tidaklah benar. “Informasi itu tidak benar,” terang Basri.

Ditanya soal curhat penyetoran Rp600 juta ke Ketua DPRD Pamekasan Halili, Basri juga menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar. “Tidak benar,” jawabnya.

Sementara Bupati Baddrut Tamam memastikan jual beli jabatan tidak mungkin terjadi. “Logikanya, kira-kira Basri punya uang dari mana,” ujarnya.

Mas Tamam menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai bupati tidak akan ada jual beli jabatan. “Saya jamin tidak ada jual beli jabatan,” imbuhnya.

Bahkan, dia menceritakan, pada saat lebaran iduladha 1444 hijriah kemarin, dia masih menggadaikan cincin istrinya di kantor pegadaian di Kecamatan Tlanakan.

“Hanya butuh uang Rp3 juta. Kalau saya jual beli jabatan, apa saya akan gadaikan emas istri ke pegadaian Rp3 juta,” pungkasnya.(rif/ky)